JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sejumlah kalangan tak terkecuali kalangan anggota DPR RI menyesalkan ketidaksiapan pihak pengelola bandara dimana imbas ketidaksiapan tersebut menyebabkan membludaknya antrean penumpang di bandara Soekarno-Hatta ditengah adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pasalnya, kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menambah penyebaran wabah Covid-19 nantinya.

"Sepertinya pihak Angkasa Pura 2 tidak siap dengan kebijakan ini sehingga terjadi penumpukan," kata Gilang Dhealafararez Anggota komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Kamis (14/05/2020).

Seharusnya, lanjut Gilang, sebelum di berlakukan (pembukaan bandara) AP 2 sudah melakukan uji coba.

"Bahkan mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi “rombongan” orang yang ingin bepergian," sambung Politikus PDIP itu.

Legislator dari dapil Jawa Tengah II ini juga meminta agar AP 2 selaku pengelola bandara mengevaluasi apa yang terjadi hari ini untuk kemudian hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan perbaikan ke depannya.

"Diharapkan nantinya AP 2 mempersiapkan secara matang sehingga hal ini bisa dihindari," ujar Gilang.

Lebih lanjut Gilang juga menyarankan, seharusnya pihak AP 2 sebelum membuka kegiatan atau aktivitas bandara terlebih dahulu melakukan sosialisasi menyeluruh sehingga hal kejadian ini bisa di hindari.

Disamping itu, Gilang menduga, antrean penumpang membludak karena ada pengecekan dokumen yang akhirnya membutuhkan waktu lama.

"Seharusnya AP 2 bisa mempersiapkan sosialisasi bepergian dengan pesawat sehingga penumpukan penumpang bisa dihindari, mungkin dengan datang lebih maju karena untuk mempersiapkan dokumen dan lain-lain," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada hari ini (14/05) pemandangan tak biasa ditengah adanya aturan PSBB terjadi di bandara Soetta dimana terlihat membludaknya antrean para penumpang pesawat.

Sontak membludaknya antrean penumpang pesawat di bandara Soetta itu jadi sorotan dan kritikan publik sebab publik khawatir upaya menyelesaikan wabah Covid-19 akan terhambat jika aturan PSBB tidak dipatuhi masyarakat dan para pemangku kebijakan itu sendiri.