JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana penerapan new normal atau hidup baru oleh pemerintah mendapat tanggapan dari Anggota DPR dari Partai Demokrat M Dhevy Bijak.
Menurut Dhevy, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan new normal dan harus mengutamakan kesehatan masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi. Jika tidak maka dipastikan bahwa skenario new normal adalah ancaman besar bagi Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI inimencotohkan pada peringatan WHO, setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan dan skenario New Normal harus memperhatikan beberapa hal.
Pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi Covid-19 dapat dikendalikan. Dua, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina.
Tiga, resiko virus corona diminimalkan dalam kerentanan tinggi, terutama dikeramaian. Empat, langkah-langkah pencegahan ditempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan dan kebersiha pernapasan. Kelima, resiko kasus impor dapat dikelola dan terakhir masyarakat memiliki suara dan dilibatlan dalam kehidupan new normal.
"Pemerintah harus bisa belajar dari negara yang berhasil menekan angka positif Covid-19 tiap harinya. Namun menghadapi ancaman gelombang kedua juga harus diperhatikan, misalnya Korea Selatan," ujar Dhevy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).
Korea Selatan merupakan negara yang sudah menerapkan New Normal setelah mampu menekan angka terpapar covid-19 setiap harinya, bahkan tercatat pernah dalam satu hari 0 positif.
Keberhasilan tersebut membuat pemerintah Korea Selatan melonggarkan Pembatasan Sosial pada awal bulan Mei dan mulai menerapkan New Normal, sekolah, perkantoran dan Pusat Perbelanjaan Mulai dibuka kembali dan berangsur normal.
Namun, tidak disangka lonjakan kasus baru bermunculan dengan tambahan 79 kasus dalam 24 jam. Sehingga pemerintah Korsel segera mengambil langkah evaluasi.
Maka transparansi dalam evaluasi penerapan New normal adalah sebuah keharusan. Pemerintah harus berani mengambil langkah pengetatan kembali jika terjadi peningkatan penularan.
"Jangan sampai keinginan kita untuk memacu ekonomi malah membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali dan membuat masyarakat Indonesia menjadi korban," pungkasnya
