JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Komunis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan melakukan penyelidikan mengenai kasus penembakan Syafruddin (37) dan Firman (16), dua warga Kecamatan Poso Pesisir Utara hingga meninggal dunia. Dua petani kakao itu ditembak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah saat mereka sedang memanen buah kakao di kebunnya dua hari lalu.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya baru melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pagi tadi. Pertemuan dilakukan guna membahas ihwal terjadinya penembakan oleh satuan polisi yang diduga tanpa adanya alasan yang jelas.
"Kepala kantor perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah baru ketemu dan koordinasi dengan Kapolda dan Irwasda Polda Sulawesi Tengah untuk membahas peristiwa tersebut," kata Beka saat dikonfirmasi TeropongSenayan, Kamis, 4 Juni 2020.
TEROPONG JUGA:
> Warga Poso Tertembak Oleh Aparat, Arsul Sani Minta Polri Turun Tangan
Usai pertemuan tersebut, Beka mengatakan Komnas HAM segera melakukan pencarian fakta dengan pihak-pihak terkait serta bertemu keluarga korban untuk mendapatkan gambaran peristiwa secara utuh. Namun ia belum bisa memastikan sampai kapan penyelidikan itu akan membuahkan kesimpulan baru.
"Belum bisa karena tergantung perkembangan proses pencarian fakta. Semoga para pihak juga kooperatif dan keluarga korban bersedia dimintai keterangannya," ujarnya.
Saat dimintai konfirmasi soal kasus penembakan ini, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono tidak menjawab pertanyaan.
Namun, Komisi hukum (komisi III) DPR telah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan Komnas HAM untuk turun menyelidiki kasus tertembaknya Syarifudin dan Firman.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan Kepala Polri Jenderal Idham Azis harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus penembakan dua warga Poso tersebut. Guna menjamin penyelidikan kasus, ia juga meminta Komnas HAM turun tangan melakukan penyelidikan secara tersendiri.
"Biar nanti kedua hasil penyelidikan dari hasil internal Polri denga Komnas HAM bisa dibandingkan. Saat ini jika penyelidikan dilakukan internal saja maka ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya terjadi," kata Arsul kepada TeropongSenayan, Kamis 4 Juni 2020.
Arsul optimis Idham akan menangani kasus ini secara serius karena melibatkan anggotanya. Hal itu juga bertujuan untuk menjaga citra baik Polri sekaligus sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan keadilan bagi keluarga korban yang meninggal.
Apabila kasus tersebut merupakan salah tembak dan terbukti kedua korban tidak terlibat dalam terorisme maupun kejahatan lainnya, kata Arsul, "Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi".
