JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai, seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bisa memberikan hasil penelitiannya secara transparan ke publik terkait beras plastik.
Pasalnya, kata Idil, BPOM merupakan lembaga yang paling berhak melakukan uji kandungan beras plastik bukan justru Puslabfor Mabes Polri. Dan ini menimbulkan persepsi bahwa hasil uji kandungan beras sintetis itu ditutup-tutupi.
"Menurut saya Polri juga kurang tepat mengumumkan soal info terkait beras plastik itu, karena ada Badan Pengawas Makanan dan Obat yang menurut saya lebih berwenang," kata Idil kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah lebih sistemik dalam pengawasan makanan dan obat-obatan. Mengingat kebijakan impor di Indonesia cukup dibuka lebar, dan akhirnya membuat pemerintah sulit untuk mengontrol.
"Maka dari itu, peran pemerintah harus pula diperluas dan lebih diintensifkan," jelasnya.(yn)
