JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Indonesian Politic Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) merespons dan menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum sudah tepat.

"Menempuh jalur hukum merupakan pilihan terbaik bagi PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera daripada membalas dengan aksi jalanan," kata Karyono ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (27/6/2020).

Dirinya menyakini sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, PDIP syarat berpengalaman dalam menghadapi tantangan dan hantaman oleh lawan politiknya.

"Sikap untuk menempuh jalur hukum dalam merespons aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi yang ingin membenturkan PDIP dengan umat Islam dengan memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang di-framingsecara sistematis," bebernya.

Baginya, mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisichaos.

Lebih jauh, Karyono menilai aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan. Pada awalnya demo ini tuntutannya menolak RUU HIP.

Sehingga tak ada korelasi antara penolakan RUU dengan pembakaran bendera. Baginya, terlepas dari alasan ilmiah penolakan RUU, di sisi lain penolakan RUU HIP tercium aroma politik. Tujuannya mudah ditebak, yakni menjatuhkan PDIP melaluiframingisu komunisme.

"Aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP," ujarnya.

Namun kejadian kali ini justru membuktikan bahwa semakin diserang dengan propaganda klasik terkait isu komunis dan sekular, justru semakin membesarkan PDIP.

Terbukti selama pemilu pascareformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif (Pemilu 1999, 2014, 2019) dan 3 kali menduduki jabatan presiden (Megawati 2001 - 2004, Joko Widodo 2 periode), dan 1 kali menduduki wakil presiden (era pemerintahan Abdurrahman Wahid - Megawati).

"Berdasarkan fakta itu, semestinya mereka bisa belajar dari realitas agar tidak seperti keledai yang tidak bisa belajar dari kegagalan," pungkas Karyono.