Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Minggu, 05 Jul 2020 - 09:13:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Paket Prakerja Dihentikan, Legislator PKS: Sangat Pantas Karena Tak Jelas Manfaatnya

tscom_news_photo_1593914612.jpg
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Adang Sudrajat (Sumber foto : pks.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja.

Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada mitra prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria dan Tokopedia.

Dari hasil evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

Menanggapi hal itu, anggota komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR Adang Sudrajat mengatakan program tersebut harusnya layak diberhentikan karena menurutnya tak menghasilkan manfaat apa-apa di tengah pandemi.

"Kartu Prakerja sangat pantas diberhentikan karena tidak jelas manfaatnya bagi rakyat tapi dengan anggaran besar," kata Adang Sudrajat saat dihubungi Jumat (3/7/2020).


Teropong Juga:

> Buntut Temuan KPK Soal Kartu Pra Kerja, Legislator PPP: Jangan Menghambur-hamburkan Uang


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, program Kartu Prakerja ini harus di evaluasi secara menyeluruh. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini melakukan penelitian dan menemukan 4 point permasalahan dalam program yang menghabiskan anggaran Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta peserta ini.

Beberapa masalah yang ditemukan KPK adalah, pertama, proses pendaftaran yang belum mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta. Kedua, adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan Kartu Prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan.

Ketiga, banyak konten pelatihan kartu Prakerja yang tidak layak. Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli. Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

"Program Kartu Prakerja ini harus dikonsep ulang," tegasnya.

Mengenai sistem pengawasan, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini meminta tidak berada dibawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. "Baiknya ada dalam pengawasan komisi terkait yaitu komisi IX DPR. Jangan dibawah Kemenko," pungkasnya.

tag: #kartu-pra-kerja  #komisi-ix  #pks  #adang-sudrajat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sekjend PKS Sampaikan Duka Mendalam atas Insiden Ledakan di Garut, Desak Audit Pemusnahan Amunisi TNI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Desa Sagara, ...
Berita

Konferensi Parlemen OKI Dimulai di DPR, Siap Bahas Visi Misi Bagi Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar DPR RI sudah ...