JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan calon kepala daerah petahana atau bukan petahana bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan kemenangan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, kemenangan lebih banyak ditentukan dari sejauh mana gotong-royong pemenangan dilakukan.

Hal itu ia sampaikan menanggapi anggapan publik bahwa petahana sangat diuntungkan dalam Pilkada mendatang, terlebih di musim pandemi saat modal kampanye bakal calon kepala daerah diperkirakan menyusut.

Hasto mengatakan, dalam setiap pilkada maupun ajang pemilihan, yang menentukan siapa yang jadi pemenang, adalah suara rakyat. Pemimpin rakyat sekalipun ia menjadi penguasa politik tak bisa menentukan kemenangan di dalam sistem demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat.

"Bagi PDI Perjuangan, sangat jelas pilkada itu merupakan proses politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hakim tertinggi," kata Hasto, dalam konferensi pers Rabu, 22 Juli 2020.

Paradigma bahwa petahana diuntungkan, sementara calon non petahana dirugikan, menurut Hasto tak relevan dalam sistem demokrasi. Meski dugaan publik menyiratkan bahwa dalam sistem demokrasi berpotensi terjadi oligarki, namun faktanya suara tetap menjadi faktor penentu.

Hasto bercerita di mana pada pilkada-pilkada sebelumnya, PDIP benar-benar mengandalkan suara rakyat. Kuncinya adalah gotong-royong.

"Sehingga di pileg dan pilpres, semuanya itu juga mampu memberikan kinerja baik dengan menangkan pileg dan pilpres bersamaan," kata Hasto.

PDIP, ujar Hasto, memiliki 18 Ketua DPRD tingkat provinsi, 418 anggota DPRD provinsi, 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pencapaian itu menurutnya dilakukan berkat sistem partai yang mengutamakan semangat gotong-royong.

"32 persen di antaranya itu jadi ketua dan wakil ketua di tingkat kabupaten/kota. Sehingga ini menunjukkan bagaimana proses sistemik dalam menyiapkan kaderisasi kepemimpinan itu berjalan dengan baik," pungkasnya.