JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan penangkapan Terpidana Hak Tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra menjadi momentum memperbaiki sistem kelembagaan dan instansi penegak hukum Indonesia. Terlibatnya beberapa oknum Polri atas kasus ini menjadi tamparan keras aparat hukum untuk melakukan evaluasi sistem maupun SDM.
"Banyak kerusakan sistem, aparat, dan institusi yang berpotensi terjadi akibat perilaku seorang Joko Tjandra. Melihat demikian kuatnya Joko Tjandra menginfiltrasi oknum aparat dan mengintervensi sistem yang ada yang terjadi di beberapa institusi kelembagaan," kata Didik kepada TeropongSenayan, Jumat, 31 Juli 2020.
Politikus Partai Demokrat mengingatkan, meski sudah berhasil ditangkap, sosok Joko tetap patut diwaspadai dalam menindaklanjuti kasusnya ke ranah pengadilan, khususnya setelah Djoko dijebloskan ke penjara. Ia menegaskan Kementerian Hukum harus mengawal ketat Djoko Tjandra agar tidak menimbulkan kasus lain di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
"Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas harus waspada dan berhati-hati agar tidak menimbulkan daya rusak baru di Lapas," ujarnya.
Aparat penegak hukum, lanjut Didik, diharapkan tidak berpuas diri usai berhasil menangkap Djoko Tjandra. Justu, kata dia, keberhasilan menangkap buronan 11 tahun itu harus diikuti dengan upaya memburu buronan lainnya, semisal Harun Masiku yang sampai saat ini masih mengambang.
"Kita berharap agar Polri segara menangkap buron-buron lain termasuk beberapa buron KPK yang saat ini menikmati kebebasannya. Seperti tertangkapnya Joko Tjandra, mestinya Presiden harus mempunyai politicall will yang kuat dan memerintahkan para aparatnya agar para buron yang lain, termasuk Harun Masiku bisa tertangkap," katanya.
Didik Mukrianto
Didik juga mengingatkan Mahkamah Agung bijaksana dalam memproses pengajuan upaya peninjaun kembali Djoko Tjandra. "Mudah-mudahan sistem hukum termasuk Mahmakah Agung tidak menjadi target kerusakan berikutnya oleh Joko Tjandra," ujar Didik.
Dengan tertangkapnya Joko, Didik menuturkan, pemerintah harus belajar dari apa yang dilakukan Joko Tjandra selama pelarian hingga bisa menginfiltrasi sistem lembaga negara. Dari situ, pemerintah harus membuat evaluasi agar memperkuat kembali sistem lembaga negara sehingga tidak terulang kasus yang sama.
"Pemerintah dan aparatnya, institusi penegak hukum dan aparatnya harus segera melakukan pembenahan dan perbaikan baik sistem, aparat dan sarananya. Kalau perlu lakukan audit untuk menemukan kerusakannya, agar tidak akan terulang lagi di kemudian hari," jelas legislator dari dapil Jawa Timur IX ini.
Apabila ditemukan kesalahan ada pada aparat maupun penyelenggara negara, maka pemerintah perlu melakukan pembinaan SDM, bila perlu memberikan sanksi tegas.
"Jangan sampai sistem pertahanan negara dan sistem hukum jebol dan rusak olwh aparatnya sendiri. Kalau mental dan moral aparat negara kita masih seperti itu, tentu akan membahayakan eksistensi sebuah negara," tandasnya.
