JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aktivis Haris Rusly Moti menyoroti program Kemendikbud mengenai kebijakan yang belum lama ini diluncurkan, yakni Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah (SIPLah) yang menggandeng beberapa mitra usaha.

"Mendikbud Nadiem Makarim diduga antek taipan kartel penambang data," kata aktivis Haris Rusly Moty di akun Twitternya, Selasa (18/8/2020).

Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan keberadaan SIPLah yang menggandeng beberapa mitra usaha. Setidaknya, saat ini sudah beberapa perusahaan yang menjadi mitra, di antaranya Blibli.com itu dikuasaiDjarum dan Alibaba.

Namun demikian, Haris Rusly berujar bahwa keputusan menggandeng beberapa mitra tersebut rentan disalahgunakan. Terlebih beberapa waktu belakangan publik Tanah Air dihebohkan dengan kasus dugaan kebocoran data salah satu situs jual beli onlin serupa Blibli.com.

"Melalui SIPLah, sekolah diperintahkan gunakan dana BOS untuk pengadaan barang & jasa melalui aplikasi Blibli. Belanja barang jasa melalui LKPP (e-Katalog) di-stop," tandasnya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan bahwa hal itu menjadi salah satu wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

"Inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018," ujarnya dalam keterangan tertulis terkonfirmasi, Jumat (28/6/2019).