JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, enggan berkomentar ketika ditanya wartawan soal video call Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan mantan kader PDIP yang mereka usung sebagai Cawalkot Medan Akhyar Nasution.
Akhyar diketahui telah dipecat dari PDIP karena dinilai ada indikasi masalah hukum. Ketika ditanya wartawan usai pengumuman cakada PDIP gelombang IV, Jumat (28/8/2020), Hasto hanya bicara soal partainya yang tak pernah mengeksploitasi kader partai lain yang sudah dipecat.
"PDI Perjuangan tidak pernah mengeksploitasi, komunikasi-komunikasi secara khusus dari kader kader partai lain yang sudah dipecat oleh partai lain. Tidak pernah, kami menghormati," kata Hasto.
Sebaliknya, kata Hasto, PDIP lebih memilih mempublikasikan kinerja positif dari kader internal, untuk mewarnai perpolitikan yang berbasis peradaban di tanah air.
"Kami mengeksploitasi kebaikan dari kader-kader internal sendiri. Itu yang menbedakan PDI Perjuangan dengan partai lain. Tentu saja seharusnya berpolitik yang membangun peradaban ini yang terus kita kedepankan politik, berpolitik dengan etika," tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan tidak memilih Akhyar untuk bertarung di Pilwalkot Medan karena ada indikasi masalah hukum. Sebagaimana diketahui, Akhyar beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum atas dugaan korupsi kasus MTQ di Medan.
"Kami telah melakukan pemecatan karena saat itu kami juga mendapatkan laporan dari DPC dan DPD, bukan hanya karena aspek tidak adanya kesabaran revolusioner sebagai anggota partai, tetapi juga karena ada indikasi yang dilaporkan daerah terkait persoalan ketika menyelenggarakan MTQ. Dimana yang bersangkutan pernah dipanggil dan harus mempertanggungjawabkan dana secara transparan sebesar kalau tidak salah 4,6 miliar," papar Hasto.
Padahal, Hasto berpendapat, tak seharusnya ada keterlibatan seorang kepala daerah di dalam kasus MTQ seperti yang dialami oleh Akhyar.
"Itu terkait MTQ loh, itu suatu momentum yang penuh dengan nilai keagaman yang harusnya dihormati oleh semua pihak, tidak boleh ada penyalahgunaan sedikit pun," kata Hasto.
