JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Polisi memeriksa lima orang terdiri dari empat anggota aktif dan pimpinan organisasi masyarakat Paguyuban Tunggul Rahayu yang diduga melakukan pelecehan lambang negara yakni mengubah arah dan bentuk kepala burung Garuda Pancasila.
Kepala Satuan Reskrim Polres Garut, AKP Maradona Armin Mappaseng kepada wartawan di Garut, Kamis (10/9) menyatakan
jajarannya sudah memanggil anggota dan pimpinan untuk menjalani pemeriksaan terkait banyak dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasinya.
Ia menyebutkan, kasus yang sedang diklarifikasi kepolisian yakni masalah arah kepala burung garuda dari menghadap ke kanan menjadi ke depan, kemudian pembuatan uang untuk alat transaksi, gelar akademis, dan perekrutan anggota. "Inti pemeriksaan ini seputar perekrutan anggota, penggunaan uang, masalah lambang, dan titel beliau," katanya.
Ia menyampaikan, orang yang menjalani pemeriksaan itu berstatus saksi, terkait hasil pemeriksaannya belum dapat disampaikan karena masih diperiksa.
Namun untuk kegiatannya, kata Maradona, yang selama ini berpusat di Kecamatan Cisewu maupun Caringin sudah tidak ada, dan sampai saat ini legalitas organisasi dari pemerintah juga tidak ada.
"Mereka mengajukan permohonan izin sejak Agustus 2019, cuma sampai sekarang tidak diterbitkan izinnya karena ada dugaan pidana," katanya.
Sementara itu, pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu, Sutarman datang untuk memenuhi panggilan polisi dengan memakai pakaian yang dilengkapi banyak atribut, dan memakai jaket bercorak loreng.
Sebelumnya, organisasi masyarakat itu menjadi perbincangan masyarakat karena ada tindakan yang mengubah arah kepala burung Garuda Pancasila dari menghadap ke kanan menjadi ke depan dan ditambahkan mahkota.
Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut telah melakukan penyelidikan yang hasilnya diserahkan ke kepolisian karena terdapat unsur dugaan pelanggaran hukum.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendalami kasus adanya organisasi bernama Paguyuban Tunggal Rahayu yang mengubah kepala Garuda Pancasila dari menghadap ke kanan menjadi ke depan, kemudian menjadikannya logo organisasinya hingga akhirnya memicu keresahan di tengah masyarakat.
"Saat ini kami masih dalami bagaimana gerakannya, yang pasti hasil di lapangan mereka mengubah lambang negara kita, yaitu burung garuda," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut Wahyudijaya.
Wahyudijaya menuturkan bahwa Paguyuban Tunggal Rahayu saat ini berpusat kegiatannya di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Caringin, kemudian pindah ke Kecamatan Cisewu.
Namun, kata dia, anggotanya itu sudah tersebar di beberapa daerah lainnya, bahkan melakukan kegiatan organisasi di luar Garut, seperti di Kabupaten Cianjur, Majalengka, Kota/Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya.
Ia mengungkapkan bahwa organisasi itu belum terdaftar di Bakesbangpol Garut, bahkan akta notaris paguyuban juga belum ada. Untuk itu, pemkab setempat akan memprosesnya secara hukum yang berlaku.
Pemkab Garut, lanjut dia, sudah menyampaikan penanganan kasus itu kepada unsur kepolisian dan TNI untuk melakukan langkah hukum karena tindakannya mengarah pada pelecehan lambang negara dengan mengarahkan kepala burung lurus ke depan dan memakai mahkota.
Selain itu, lanjut dia, akan menelusuri lebih lanjut tentang penggunaan gelar profesor, doktor, dan gelar akademis lainnya yang dituliskan pada nama pimpinan Paguyuban Tunggal Rahayu itu.
