JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau (PUPR) akan mengalokasikan anggaran program padat karya jalan dan jembatan pada 2021 sebesar Rp3,01 triliun. Hal ini dikatakan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, Senin (14/9).

Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun ini telah mengalokasikan Rp2,92 triliun untuk padat karya jalan dan jembatan, terdiri dari padat karya rutin jalan sebesar Rp1,67 triliun, kemudian padat karya rutin jembatan Rp250 miliar dan padat karya revitalisasi drainase sebesar Rp1,00 triliun.

"Adapun untuk pembelian produk rakyat, kami mengalokasikan pada 2021 sebesar Rp130 miliar apakah itu untuk produk karet, rosin ester dan CPHMA," kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

Menurut Hedy, total anggaran padat karya jalan dan jembatan tahun depan tersebut terdiri dari kegiatan padat karya preservasi jalan di 34 provinsi sebesar Rp1,05 triliun.

Kemudian alokasi untuk padat karya preservasi jembatan di 34 provinsi pada tahun depan sebesar Rp460 miliar dan padat karya revitalisasi drainase di 34 provinsi sebesar Rp1,50 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mencatat hingga akhir Agustus 2020 Program Padat Karya Tunai atau PKT telah menyerap 402.449 tenaga kerja atau sekitar 62,98 persen dari target penerima manfaat sebesar 638.990 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian PUPR kemudian memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.