JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Desakan supaya pemerintah untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 seiring pandemik Covid-19 yang kian mengkhawatirkan terus disuarakan oleh kelompok masyarakat.

Setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Nahdlatul Ulama, kini Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga meminta supaya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda.

"KAMI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan penyelenggara negara khususnya pemerintah untuk membatalkan/menunda pelaksanaan pilkada tersebut sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia," ujar Presidium KAMI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melalui keterangannya, Minggu (20/09/2020).

Gatot mengatakan kalau KPU dan pemerintah perlu memiliki perasaan keprihatinan (sense of crisis) terhadap pandemi Covid-19 yang melanda tanah air dan persebarannya masih meninggi dengan korban yang semakin banyak.

"Pembatalan/penundaan tersebut sejalan dengan pikiran KAMI bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat dari pada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik," katanya.

Mantan Panglima TNI tersebut juga menuturkan bahwa tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah wajib melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

"Hal ini semata mata untuk menunaikan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia," tuturnya.

Gatot menilai pelaksanaan pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut.

Serta melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi.

"Sesuai Maklumat Menyelamatkan Indonesia, KAMI meminta kepada semua pihak, khususnya pemerintah, untuk bersungguh-sungguh menanggulangi Pandemi Covid-19, dalam perkataan maupun perbuatan nyata, serta bersikap taat asas terhadap amanat konstitusi," pungkasnya.