JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Membangun kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan Pancasila tak bisa hanya dengan mengandalkan komunikasi dialog. Para pemimpin di tingkat masyarakat bawah, seperti camat, harus mengerahkan idealisme kerakyatan seperti membuat praktek pengamalan Pancasila yang lebih nyata.
Konsep pancasila barangkali dapat mudah dipahami masyarakat menengah ke atas, namun belum tentu mudah dipahami masyarakat di akar rumput. Karena itu, butuh keluwesan dan kreativitas bagi camat dalam membumikan Pancasila.
"Untuk masyarakat kelas menengah atas (bisa) lewat dialog. Sedangkan kelas menengah ke bawah tidak harus penataran, (tapi) bisa lewat praktek aktivitas sehari-hari," kata Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono dalam dialog "Peningkatan Integritas Masyarakat Perbatasan Melalui Penguatan Ideologi Pancasila dan Bantuan Sosial" di Kota Batam, Kamis (24/9).
Kreativitas dan keluwesan menyampaikan nilai-nilai Pancasila menurut Hariyono bisa dibangun dari lewat lingkungan sekitar. Bentuknya, kata dia, bisa dengan menyuarakan toleransi yang merupakan unsur dari sila kemanusiaan.
Hariyono lantas mencontohkan sejumlah kampung atau desa yang sudah mengaktualisasikan Pancasila, antara lain: Mutiara Pancasila di Tangerang, Kampung Markisa (Mari Kita Sadar), Kampung Wonosari Go Green, dan Desa Banuroja (Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, Jawa).
"Bapak, ibu camat bisa menyadarkan warga untuk bergotong-royong mengatasi masalah lingkungannya. Sering saling ngobrol, tantangan daerah perbatasan seperti radikalisme, intoleransi, dan narkotika bisa diminimalisir," katanya.
Guru Besar Universitas Negeri Malang ini juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas manusia di desa dengan memposisikan Pancasila sebagai landasan berpikir, pengambilan kebijakan, dan pembuatan peraturan. Hal itu berguna manakala sebuah masalah datang melanda.
"Dalam konteks pandemi, banyak kearifan lokal yang bisa kita gali. Para camat bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan sebagainya, kira-kira apa solusi agar sehat. Tentu tiap kecamatan berbeda-beda," jelasnya.
Ujung tombak dari semua gerakan itu di daerah, menurut Hariyono, ada di tangan camat. Seorang camat harus mampu membuat tata kelola, regulasi, dan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka mengingatkan para camat akan bahaya narkoba. Menurutnya, di masa pandemi, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba kian marak dengan berbagai modus operandi.
Anjan menegaskan pihaknya terus melaksanakan optimalisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khususnya di daerah perbatasan.
"Modusnya di airport, seaport, land border. Kita terus cegah peredaran narkotika di daerah perbatasan negara," kata Anjan.
Adapun Kepala Bagian Program Dan Anggaran Kemensos Sri Wulan Sugiharti, dalam dialog tersebut menjelaskan berbagai program pemerintah yang diluncurkan guna mengatasi dampak pandemi.
Program tersebut, kata Sri, telah banyak disalurkan ke masyarakat berupa bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga paket sembako. Kemensos memastikan negara hadir untuk seluruh warga negara termasuk di kawasan Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T).
Dalam acara dialog ini hadir sebagai pemateri; Wakil Kepala BPIP Hariyono, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Anjan Pramuka, serta Kepala Bagian Program Dan Anggaran Kementerian Sosial Sri Wulan Sugiharti. Dialog tersebut merupakan bagian dari pertemuan Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional I yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
