JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Dewan Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Din Syamsuddin sepakat dengan pernyataaan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko kalau KAMI memang memiliki banyak kepentingan.
Din mengatakan kalau KAMI memang punya banyak kepentingan namun kepentingan tersebut adalah untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara.
"Adalah benar mengenai penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, seperti Meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan," kata Din melalui keteranganya, Senin (05/10/2020).
Din membeberkan kepentingan lain dari KAMI yaitu mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).
"KAMI juga Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK," bebernya.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi.
"Seperti mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh," ujarnya.
"Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI," sambungnya.
Din menuturkan pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat.
Din juga mewasiatkan beberapa poin untuk Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI.
"Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat?" tuturnya.
Din juga mempertanyakan terkait kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu.
"Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?" pungkasnya.
