JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi II DPR H. Ahmad Riza Patria meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk melibatkan publik untuk mengungkap maraknya ijazah palsu. Sebab kasus tersebut saat ini sudah masif sehingga butuh penanganan semua kalangan.
"Saya kira kalau melibatkan masyarakat umum akan lebih mudah ya mengungkapnya. Paling tidak mereka nanti bisa membantu mencarikan informasi sekaligus melaporkan ke KemenPAN atau langsung ke pihak berwajib," kata Ariza, sapaan akrabnya, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Pernyataan Ariza ini menanggapi langkah MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti kasus terungkapnya sindikat ijazah palsu dan sesuai hasil rapat koordinasi dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).
Dalam Surat Edaran tertanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para gubernur dan para Bupati/Walikota agar menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menangani fungsi kepegawaian/SDM untuk melakukan penelitian terhadap keaslian anggota ASN/TNI/Polri.
Kendati begitu, Ariza mengapresiasi langkah Kemenpan tersebut. Menurutnya, harus ada tindakan nyata dari pemerintah dan pihak berwenang untuk mengungkap maraknya ijazah palsu.
"Yang terungkap ke publik memang tidak seberapa, tapi bagaimana kasus ijazah palsu yang masih belum ketahuan," ujarnya.
Menurutnya, fenomena ijazah palsu ini sudah lama dan sudah merambah kemana-kemana, karena ia bisa dianggap solusi bagi orang yang ingin punya gelar tinggi secara cepat dan instan.
"Mereka mau gelar tinggi tanpa mau sulit, tanpa mau berpikir. Akhirnya yang ditempuh jalur cepat dan jalan pintas," jelas Politisi Partai Gerindra ini.
"Makanya pemerintah harus kerja nyata dan ekstra kalau ingin mengungkap maraknya ijazah palsu ini." (iy)
