JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, diaktifkannya kembali calling visa oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada masa pandemi Covid-19, bukan peristiwa yang biasa di saat banyak negara sedang melakukan pengetatan pintu keluar masuk sebagai upaya menangkal penyebaran virus.
Sukamta melihat jika pemerintah tidak hati-hati dalam soal ini bisa masuk dalam perangkap normalisasi hubungan dengan Israel yang saat ini gencar dipromosikan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara Timur Tengah dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam.
"Saya berharap pemerintah jangan sampai lengah, pemerintah harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945. Presiden Jokowi juga secara berulang menyatakan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Politikus PKS itu kepada wartawan, Sabtu (12/12/2020).
Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mediterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional. Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina - Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel."
Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap pemerintah meninjau kembali pengaktifan calling visa khususnya untuk negara Israel.
"Saya kira wajar jika beberapa kalangan khawatir ada arah normalisasi dengan Israel, apalagi dalam beberapa waktu terakhir terlihat sangat intens komunikasi yang dilakukan antara pejabat Indonesia dengan pejabat AS. Padahal ini masa Trump sebagai presiden tinggal menghitung hari, ini kan kesannya seperti kejar tayang. Akan lebih baik jika diplomasi yang intens dilakukan setelah Presiden AS terpilih dilantik. Karena terbuka kemungkinan kebijakan luar negeri AS dibawah Biden akan alami perubahan," tutupnya.
