JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah memastikan tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2021. Keputusan ini demi meringankan beban masyarakat.

Pemerintah juga memutuskan mengubah bansos berupa sembako untuk Jabodetabek menjadi bantuan tunai. Keputusan itu menyusul kasus dugaan suap bansos COVID-19 yang menyeret eks Mensos Juliari Batubara.

"Rencana pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari sehingga awal Januari kita harapkan keluarga penerima manfaat akan bisa mendapatkan bantuan langsung," ucap Menko PMK Muhadjir Effendy.

Muhadjir menuturkan, bantuan senilai Rp 300.000 itu akan diantar oleh PT Pos ke rumah masing-masing penerima manfaat. Sehingga masyarakat tidak perlu berkerumun mengambil sembako.

"Jadi tak perlu lagi ke kantor PT Pos karena nanti kalau datang ke kantor PT Pos timbul kerumunan. Karena itu nanti akan kita antar ke rumah masing-masing dengan teknis diatur Bu Mensos, Bu Risma," tuturnya.

Selain PT Pos, bantuan juga akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos tunai.

Mensos Tri Rismaharini alias Risma menyebut, bantuan senilai Rp 300 ribu itu akan diberikan selama 4 bulan mulai awal Januari. "Untuk program bantuan sembako tunai itu 2021, itu penerimanya adalah 10 juta termasuk seluruh Indonesia termasuk Jabodetabek. "Penyalurannya PT Pos dan indeks bantuan 300 ribu per keluarga penerima manfaat dan diberikan pemerintah Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan," ucap Risma.

Selain program bantuan sembako tunai, pemerintah akan melanjutkan program keluarga harapan (PKH) yang penyalurannya melalui bank.

"Penggunaannya ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Ini akan diberikan mulai Januari selama 3 bulan sekali," tutur Risma.

Tahap pertama PKH bulan januari, kemudian April, kemudian Juli, dan terakhir Oktober. Sama dengan bantuan sembako tunai, dana bantuan hanya untuk kebutuhan pangan

Rincian Program

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan rincian jenis bantuan sosial yang akan diberikan pada 2021. Jokowi menuturkan, pemberian bansos ini sudah dianggarkan dalam APBN 2021 sebanyak Rp 110 triliun.

"Dalam rangka persiapan penyaluran bansos pagi ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian memberikan rincian jenis bantuan sosial yang akan diberikan pada 2021. Mulai dari PKH hingga bantuan Kartu Sembako. "Itu digunakan untuk program kartu sembako Rp 45,1 triliun yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat. Masing-masing Rp 200 ribu per bulan per penerima," kata Jokowi.

"Kemudian PKH, Program Keluarga Harapan disiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan," tambah Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan masih ada program lainnya berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran Rp 12 triliun yang akan dibagikan pada 10 juta penerima. Nantinya, masing-masing penerima mendapatkan Rp 300 ribu selama 4 bulan.

Terakhir, ada bantuan sosial berupa Kartu Pra Kerja, BLT Desa hingga diskon listrik selama 6 bulan.

"Program Kartu Prakerja ini Rp 10 triliun. Bantuan Langsung Tunai dari dana sisa ini BLT desa RP 14,4 triliun. Kemudian ditambah diskon listrik selama 6 bulan RP 3,78 triliun," tutur Jokowi.

Dipantau Ketat

Risma mengatakan, dalam mekanisme yang baru, penerima bansos akan dimintai laporan usai menerima sembako. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bansos sembako yang diterima sesuai dan tidak ada pemotongan.

"Ada feedback. Jadi bukan hanya agar kami mudah memberikan laporan tapi dengan pelaporan penerima bantuan kami harapkan tidak ada lagi yang memotong karena laporan akan masuk di kami," kata Risma.

Risma menyebut, Kemensos bakal menyiapkan mekanisme tertentu untuk memastikan bantuan yang diberikan ke masyarakat dimanfaatkan dengan baik. Artinya, tak ada bantuan yang disalahgunakan, seperti misalnya untuk membeli rokok.

"Bahwa tidak ada lagi pembelian rokok dan kami akan pantau, karena insyaallah Februari kami siapkan alat atau tools untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dibelanjakan," kata Risma.

"Karena itu kita berharap sekali lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan pemerintah, jangan kemudian beli rokok dan kemudian menjadi sakit," tambahnya.