Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 08 Jun 2015 - 12:52:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi III DPR Gelar Rapat Anggaran Pengamanan Pilkada

312422.jpg
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana mengatakan bahwa hari ini Komisi III akan menggelar rapat tertutup terkait anggaran pengamanan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna tidak adanya konflik horizontal yang sangat rawan terjadi menjelang Pilkada serentak. Selain itu rapat hari ini sekaligus mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi II.

"Banyak daerah yang diperhitungkan biaya pengamanannya, seperti Maluku, NTT, dan Papua Barat. Karena wilayah kita kepulauan untuk pengamanan sangat mahal dan biayannya tinggi sekali," kata Putu di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Sementara itu Putu sangat yakin bila semua aspek dalam Pilkada serentak ini rampung lebih cepat. Maka dapat dipastikan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung aman dan tertib.

"Elemen masyarakat patut diikut sertakan untuk mengamankan. Dan saya yakin Pilkada berlangsung aman serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas," tukasnya. (ai)

tag: #Golkar  #Pilkada  #Agung Laksono  #Abu Rizal Bakrie  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...