Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 09 Jun 2015 - 09:30:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Kubu Agung : Pihak Ical Mengirim Massa Bayaran

21index.jpg
Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily menuding bahwa pihak Ical lah yang mengirim massa bayaran untuk mengambil alih paksa kantor DPP, yang terjadi kemarin.

"Yang menegosiasi kepada pihak Kepolisian ini kan Azis Syamsuddin agar mereka dibiarkan masuk ke DPP Partai Golkar. Jelas sekali itu," kata Ace saat dihubungi, Selasa (9/6/2015).

Dari keterangan Ace, massa bayaran tersebut memang meminta masuk secara paksa. Namun digagalkan oleh pihak Kepolisian lantaran terbukti membawa senjata tajam.

"Kami mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang bertindak tegas menindak pihak-pihak yang membuat keributan," ungkapnya.

Kendati demikian Ace menyesalkan adanya penyerbuan paksa ke kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat kemarin. Ia memaparkan bahwa sebaiknya islah ditinjau ulang saja jika masih perebutan DPP secara paksa.

"Itulah yang sangat kami sangat sesalkan. Seharusnya tindakan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Katanya Islah, kok tindakan seperti ini dilakukan mereka," tandasnya. (ai)

tag: #Golkar  #Pilkada  #Agung Laksono  #Abu Rizal Bakrie  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...