JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan, pemerintah sudah diberikan anggaran yang cukup besar dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19) termasuk dalam pemulihan ekonomi sudah dibekali dengan Perppu. Sehingga, idealnya kinerja pemerintah membaik.
"Yang kedua saya lebih apresiasi lagi sebetulnya fakta ya, angka 56 persen (hasil survei IPO) itu diantara yang terkecil itu dari semua lembaga survei yang saya hadir. Saya hadir di 3 atau 4 ini yang paling keren gitu loh," ujarnya saat diskusi Polemik MNC secara virtual, Sabtu (10/4/21).
Kendati begitu, Mardani melihat pandemi Covid-19 memang masalah besar yang dihadapi hampir negara-negara di dunia. Dia pun melihat Presiden Jokowi sudah bekerja untuk menyelesaikan masalah hal ini. Salah satunya dengan program vaksinasi yang didukung PKS.
"Nah jadi pertama tanggapan saya (evaluasi kabinet) ini warning ya, Pak Jokowi itu bukan tahun kedua, ini tahun ketujuh. Memang ada pandemi tapi ada negara-negara lain bentuknya udah mulai V, turun tapi bisa naik. Kita tentu bisa U bisa turun lama dikit tapi segera naik, jangan sampe turun bablas angine gak naik-naik," ungkapnya.
Menurut Anggota DPR ini, ada dua problem yang dihadapi pemerintah. Pertama, soal konsisten kebijakan penanganan pandemi. Dia mengambil contoh kebijakan larangan mudik lebaran. Dia berharap, kebijakan larangan mudik harus konsisten, jangan seperti tahun lalu melarang mudik tapi membolehkan pulang kampung.
"Sekarang mudik enggak boleh, tapi ziarah atau wisata boleh, nanti wisata atau ziarah ke orang tua boleh sama aja, mudik juga kalo itu. Padahal Covid ini sederhana kita gak boleh main-main apalagi dengan strain barunya tegas aja gitu loh," ucapnya.
"Kami PKS di Depok lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat melarang buka puasa bersama, pemerintah pusat membolehkan. Buat saya tanpa sikap yang jelas dalam penanganan Covid bablas gitu loh. Kalau saya kan tegas dari dulu pendukung lockdown terbatas, kalau gak bisa, tegas gitu loh," imbuhnya.
Kedua kata Mardani, dari bab problem yang dihadapi pemerintah, sektor ekonomi yang dinilainya turun. Dia menilai, hal ini didasari kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai obyek bukan subjek.
"Jadi bukan kementerian investasi yang kita inginkan, sekarang lucu udah ada menko, udah ada badan ada kementrian lagi, benar emang di zaman Pak Jokowi investasi tinggi tapi tetap masih aja ada yang masuk ke singapura, masih ada yang relokasi ke Thailand, kenapa ramai-ramai ke vietnam. Karena apa korupsi masih kuat di kita, penegakan huum kita masih belum kokoh ketiga reformasi birokasi kita masih belum jalan. Jadi angka 56 persen bagi kita pemerintah rapotnya masih merah gitu," pungkasnya.
