Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 07 Jul 2025 - 17:14:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Mardani DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta: Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

tscom_news_photo_1751883980.jpg
Mardani Ali Sera (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap peristiwa banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Daerah Khusus Jakarta menyusul hujan lebat dan pasang air laut pada akhir pekan kemarin. Ia mendorong adanya kerja sama semua stakeholder untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta.

Mardani pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai ini. Ia menilai penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam.

"Kolaborasi pusat dan daerah sangat diperlukan. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang," kata Mardani, Senin (7/7/2025).

Legislator dari Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Kotamadya Jakarta Timur itu juga menyampaikan keprihatinan atas banjir di wilayah Jakarta yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat rumahya terendam hingga ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Bahkan di dapilnya di wilayah Jakarta Timur, kata Mardani, terdapat 47 RT yang terendam banjir.

“Kita berharap penanganan banjir dapat cepat diatasi. Termasuk penyediaan pengungsian yang layak dan bantuan kepada warga yang terdampak,” tuturnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat sebanyak 109 RT di wilayah Jakarta terendam banjir. Data ini berdasarkan laporan per pukul 06.00 WIB, Senin (7/7).

Titik banjir tercatat ada di 17 RT di Kawasan Jakarta Pusat, 15 RT di kawasan Jakarta Barat, 39 RT di kawasan Jakarta Selatan, dan 47 RT di kawasan Jakarta Timur.

Mardani menilai, banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur pada 5-6 Juli 2025 ini menunjukkan masih adanya masalah struktural di daerah perkotaan. Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun skema penanganan banjir yang lebih akurat.

“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” papar Mardani.

Selain berkolaborasi dengan Pemerintah pusat, menurut Mardani, Pemprov DKI juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga ibu kota lainnya seperti Pemda Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

"Jika Jakarta lumpuh kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta," ujar Mardani.

Belum lagi, menurut Mardani, kompleksitas persoalan Jakarta, baik dari segi pertumbuhan populasi, penyusutan tanah, hingga alih fungsi ruang hijau yang memerlukan perencanaan yang lintas sektor dan konsisten dari hulu ke hilir.

“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time,” jelasnya.

"Pintu air dan pos pantau sudah canggih, tapi jika tidak didukung oleh respons lapangan yang cepat, peringatan dini bisa kehilangan maknanya,” imbuh Mardani.

Karena itu, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan dan otonomi daerah tersebut mendorong agar Pemerintah membuat road map yang jelas untuk mengatasi persoalan banjir Jakarta ini. Mardani mengingatkan agar Pemerintah memberikan solusi yang teruji dan menggunakan anggaran yang bijak.

"Petanya harus jelas, solusinya harus teruji, anggarannya harus jelas pembagian bebannya. Mesti pake pola anggaran multiyears," sebutnya.

Lebih lanjut, Mardani mendorong agar program pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah Ibu Kota, tidak hanya fokus pada estetika dan konektivitas, tetapi juga mengutamakan daya tahan terhadap bencana iklim dan krisis lingkungan perkotaan.

“Banjir tidak bisa kita anggap sebagai nasib. Ini soal pilihan kebijakan, kualitas eksekusi, dan keberpihakan pada keselamatan warga,” ucap Mardani.

“Setiap tahun kita diingatkan oleh air bah, dan setiap tahun pula kita dituntut untuk berbenah. Harus ada perbaikan yang komprehensif,” pungkasnya.

tag: #dpr  #mardani-ali-sera  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement