JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, menanggapi kabar pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akan datang ke Jakarta pada 24 April 2021. Faizasyah mengatakan, untuk kepastian hadirnya Jenderal Min harus disampaikan oleh Pemerintah Brunei. Sepanjang 2021, Brunei yang menjabat sebagai Ketua ASEAN.

"Sebaiknya menunggu pengumuman dari Brunei selaku Ketua ASEAN," kata Faizasyah.

Kabar kedatangan Jenderal Min diungkapkan Kemlu Thailand. Mereka mengatakan, Jenderal Min akan ikut serta pada pertemuan khusus ASEAN membahas krisis Myanmar.

Rencananya pertemuan itu dihadiri pemimpin negara anggota ASEAN. Bila Min jadi hadir, maka Indonesia jadi negara pertama yang dilawatnya usai merebut kekuasaan lewat kudeta.

Myanmar sejak Februari 2021 jadi sorotan tajam dunia. Kudeta yang dilakukan Jenderal Min membuat Myanmar jatuh dalam krisis.

Sudah 700 lebih warga Myanmar tewas. Kekerasan terhadap warga sipil oleh junta membuat Myanmar mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

Indonesia sendiri dipilih jadi tuan rumah lantaran Sekretariat ASEAN berada di Jl Sisingamangaraja di Jaksel. Pertemuan khusus itu rencananya bakal digelar di Sekretariat ASEAN.

Sebelumnya, Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya belum memperoleh konfirmasi dari Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN mengenai jadwal pelaksanaan KTT ASEAN soal krisis di Myanmar.

"(KTT ASEAN itu) akan dilaksanakan tapi mengenai konfirmasi tanggal dan lainnya, kewenangannya berada di Brunei sebagai ketua ASEAN. Kalau dari sisi masing-masing negara, ya mencocokkan jadwal. Itu yang kita lakukan," kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah gagasan untuk mengadakan pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo. Ide ini disampaikan kepada Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan langsung disetujui.

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai rencana pelaksanaan KTT ASEAN itu merupakan langkah positif karena krisis politik di Myanmar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya ada tiga hal kongkret yang harus dilakukan oleh para pemimpin ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar saat ini. Pertama, ASEAN harus menunjuk utusan khusus untuk Myanmar dan dia tidak boleh memiliki jabatan dalam pemerintahan di negara asalnya.

Hikmahanto mencontohkan dari Indonesia, dua mantan menteri luar negeri, yakni Hassan Wirajuda atau Marty Natalegawa, dapat menjadi kandidat. Atau bahkan kalau perlu mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Ketiga orang ini dinilai bisa menjadi mediator untuk mendengarkan keinginan kedua pihak di Myanmar: rakyat dan junta militer.

Proses dialog ini harus berujung pada pembentukan pemerintahan sementara yang mencakup pihak militer dan kaum sipil yang tugas utamanya mempersiapkan pemilu yang diawali para tokoh atau pemantau dari ASEAN.