JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pasca tenggelamnya kapal selam Nanggala 402, pemerintah diminta mengaudit sistem perawatan, perbaikan dan pemeriksaan atau "maintenance, repair, overhaul" (MRO). "Saya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan TNI mengaudit terhadap sistem MRO yang memperbaiki kapal selam Nanggala 402," kata Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory, Minggu (25/4).

Dia menilai evaluasi tersebut sangat penting untuk membangun strategi, kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Langkah itu menurut dia agar kejadian yang menimpa KRI Nanggala-402 mendapatkan perhatian penuh dan tidak terulang lagi di masa depan.

"Evaluasi ini penting untuk membangun strategi, kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik," ujarnya.

Hasbi juga mendorong semua pihak untuk melakukan pemutakhiran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) semua matra khususnya TNI AL pada TA 2021/ 2022.

Selain itu menurut dia pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum atau "Minimum Essential Forces" (MEF) untuk pertahanan dan keamanan Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.

"Pemerintah juga perlu segera meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga, minimal untuk bisa kebutuhan hidup lebih layak," katanya.

Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan beasiswa bagi anak-anak dari para prajurit kapal selam tersebut hingga lulus Strata 1.

Politisi Partai NasDem itu juga menyarankan agar diberikan santunan bagi istri prajurit yang gugur dan kenaikan pangkat otomatis satu level.

"Saya juga minta pemerintah segera menetapkan hari duka nasional untuk menghormati para pejuang KRI Nanggala-402," ujarnya.