JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) secara tegas menumpas benih-benih pendukung Taliban di Indonesia karena merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.

"Saya minta pada BIN dan Kepolisian untuk tegas menumpas benih-benih pendukung Taliban di Indonesia. Taliban yang sesungguhnya, bukan Taliban-Taliban hasil gorengan politik Indonesia," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta belum lama ini.

Dia mengecam keras munculnya dukungan terhadap Taliban di Indonesia karena Taliban jelas-jelas merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.

Hal itu dikatakan Ahmad Sahroni, lantaran adanya isu sebagian masyarakat Indonesia mendukung Taliban.

Ada juga yang beranggapan bahwa mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK seolah-olah dukung kelompok Taliban yang kini berhasil menguasai pemerintah Afghanistan.

Berangkat dari hal itu , Pengamat politik Ujang Komarudin ikut angkat bicara, bahwa, tidak bisa menerka maksud pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta agar Kepolisian menindak tegas pendukung Taliban di Indonesia, apakah menyinggung mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya tidak tahu apakah pernyataan AS tersebut mengarah JK atau bukan. Mungkin saja banyak,” kata Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Ujang berpandangan, pendukung taliban di Indonesia ini sangat banyak, namun aparat perlu hati-hati dalam bersikap. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka kata Ujang, usulan dari Ahmad Sahroni boleh dipertimbangkan agar tidak merusak persatuan anak bangsa.

"Tapi belum tentu mereka melanggar hukum negara. Jika melanggar hukum negara baru bisa ditindak,” tandasnya.

Isu ini muncul lantaran seolah-olah Jusuf Kalla mendukung Taliban. Diketahui, dalam tayangan wawancara di salah satu stasiun televisi baru-baru ini, JK seakan mendukung aksi kelompok Islam Taliban mengkudeta Pemerintah Afghanistan.

Dalam wawancara yang tayang di Kompas TV tersebut, awalnya JK mengungkapkan bahwa Pemerintah Afghanistan di tahun 1996 sampai 2001 cenderung radikal dan otoriter terhadap rakyat Afghanistan.

“Pemerintah (Afghanistan) tahun 1996 sampai 2001 itu sangat keras, radikal, ototiter sehingga rakyat Afghanistan trauma akan pemerintahan itu,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata JK, sekarang ini Taliban pastinya akan belajar dari sikap pemerintahan Afghanistan yang otoriter itu.