JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Nadjib Qodratullah meminta agar Pemerintah menjaga pertumbuhan kredit perbankan baik skala makro maupun mikro.
Pertumbuhan kredit, menurutnya, menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Hanya saja, kata dia, di tengah kondisi ekonomi yang tengah dihadapkan pada ketidakpastian imbas pandemi Covid-19, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis agar atau setidaknya tren pertumbuhan kredit masih dapat terkonsolidasi.
"Banyak faktor untuk mendorong supaya kredit tumbuh, konsumsi harus tumbuh positif kemudian pemerintah memberikan insentif untuk merangsang daya beli dan konsumsi," kata Politikus PAN itu kepada wartawan, Jumat (03/09/2021).
Baca Juga: Aleg Ini Minta Pemerintah Dukung Pelaku Ekonomi Digital di Masa Pandemi Covid-19
Nadjib juga menyarankan agar otoritas keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) bisa memberikan stimulus guna menjaga dan memastikan pertumbuhan kredit tetap berjalan.
"Dari moneter (BI) juga bisa kembali menurunkan suku bunga bank secara perlahan. Hal ini diperlukan agar pertumbuhan kredit tetap tumbuh positif. Penurunan suku bunga masih bisa turun dan idealnya ada dikisaran 0.25-05 basis point tentu saja dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global termasuk isu tapering off," ujarnya.
Nadjib juga mengakui sejumlah program stimulus yang digelontorkan Pemerintah saat masa pandemi cukup berefek.
Hanya saja, kata dia lagi, stimulus tersebut belum benar-benar dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Utamanya bagi masyarakat lapisan bawah.
"Kalau berdasarkan data-data yang ada menunjukan bahwa kebijakan tersebut (PEN, relaksasi kebijakan ekonomi lainnya selama pandemi) memberikan dampak positif, namun demikian masih ada gap di kalangan masyarakat ekonomi lemah," ungkapnya.
Yang perlu diperhatikan saat ini, kata dia, Pemerintah perlu mewaspadai rencana isu kebijakan bank sentral AS (The Fed) yang akan mengurangi stimulus moneternya.
Sebab menurutnya, kebijakan mengurangi stimulus moneter (Tapering Off) oleh The Fed bisa memicu inflasi, harga barang bisa melambung tinggi bahkan nilai tukar Rupiah bisa anjlok.
"Pemerintah harus memperhatikan situasi ekonomi global termasuk isu tapering off," pungkasnya.
