Berita
Oleh Bachtiar pada hari Senin, 04 Okt 2021 - 11:54:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Ada Indikasi Korupsi, Komisi VI DPR Pastikan Akan Panggil Krakatau Steel

tscom_news_photo_1633323245.jpg
Faisol Riza Politikus PKB (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan segera memangil BUMN PT Krakatau Steel Tbk (KS) terkait dengan adanya indikasi korupsi di perusahaan plat merah itu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Faisol Riza saat menyoroti indikasi korupsi di PT Krakatau Steel berkaitan dengan proses pembangunan pabrik blast furnace yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita akan panggil semua BUMN yang diindikasikan terdapat penyimpangan," ungkap Politikus PKB itu kepada wartawan, Senin, (4/10/2021).

Faisol memastikan, pihaknya mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk membangun dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Saya dukung untuk membangun budaya GCG di setiap perusahaan BUMN," tegas Faisol.

Dengan temuan indikasi korupsi tersebut, Faisol berharap, agar Krakatau Steel dapat segera melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi kembali.

"KS perlu melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi," pungkas dia.

tag: #krakatau-steel  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...