Berita
Oleh Bachtiar pada hari Senin, 04 Okt 2021 - 11:54:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Ada Indikasi Korupsi, Komisi VI DPR Pastikan Akan Panggil Krakatau Steel

tscom_news_photo_1633323245.jpg
Faisol Riza Politikus PKB (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan segera memangil BUMN PT Krakatau Steel Tbk (KS) terkait dengan adanya indikasi korupsi di perusahaan plat merah itu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Faisol Riza saat menyoroti indikasi korupsi di PT Krakatau Steel berkaitan dengan proses pembangunan pabrik blast furnace yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita akan panggil semua BUMN yang diindikasikan terdapat penyimpangan," ungkap Politikus PKB itu kepada wartawan, Senin, (4/10/2021).

Faisol memastikan, pihaknya mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk membangun dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Saya dukung untuk membangun budaya GCG di setiap perusahaan BUMN," tegas Faisol.

Dengan temuan indikasi korupsi tersebut, Faisol berharap, agar Krakatau Steel dapat segera melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi kembali.

"KS perlu melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi," pungkas dia.

tag: #krakatau-steel  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...