JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Standar orang miskin versi BPS sudah tidak relevan lagi digunakan. Garis kemiskinan Rp.15.750 per hari per orang harus untuk mencukupi kebutuhan pangan, air bersih, listrik, transportasi, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Hal itu diungkapkan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jum"at (22/10/2021).
"Ironisnya, kekayaan segelintir orang meningkat tajam. Data Credit Suisse 2019-2029, jumlah penduduk Indonesia brpenghasilan US$ 1 juta atau lebih, meningkat 62% selama pandemi, dari 106.215 menjadi 171.740 orang. Sedangkan orang berpenghasilan US$ 100juta atau lebih, meningkat 22.29% menjadi 417 orang," kata Gatot.
Mantan Panglima TNI ini melanjutkan, bahwa Bank Dunia gunakan 2 garis kemiskinan:
1)US$3,2 /orang/hari. Dengan standar ini jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2018 mencapai 21,5% dari populasi atau sekitar 57,56 juta penduduk. Bandingkan dg jumlah penduduk miskin Vietnam hanya 6,6% dari populasi, atau sekitar 6,31 juta penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin Thailand hanya 0,5% dari populasi, atau sekitar 0,38 juta penduduk.
2) dengan standar US$5,5 /orang/hari, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2018 mencapai 53,2% dari populasi, atau 142,42 juta penduduk. Sedangkan Vietnam dan Thailand masing-masing 22,4% dan 8,4% dari populasi, atau masing-masing hanya 21,4 juta dan 5,83 juta penduduk.
"Dari kedua standar bank Dunia tersebut, persentase jumlah orang miskin Indonesia jauh di atas Vietnam dan Thailand," ujarnya.
Kemudian, kemiskinan rakyat Indonesia, lebih lanjut Gatot, bukanlah kemiskinan yang alamiah. Seharusnya hasil produksi SDA dapat mensejahterakan seluruh rakyat.
Meski produksi hasil sumber daya alam dari Sawit dan Batubara meningkat, ironisnya rasio pajak terhadap PDB terus menurun, menjadi salah satu yang terendah di ASEAN. Akhirnya Rakyat harus menanggung kenaikan2 pajak spt PPN yang rencananya akan berlaku di tahun 2022. Sementara orang kaya akan mendapatkan keringanan Tax Amnesty II, yg kali ini disebut Program Pengungkapan.
"Seharusnya Pemerintah dan DPR dapat membuat kebijakan dan regulasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan negara, khususnya regulasi perpajakan dan sumber daya alam. Tetapi biaya politik tinggi telah membentuk hubungan timbal balik yang sangat erat antara kekuasaan politik dan kekuasaan uang. Tidak ada yang sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat yang banyak masih di bawah garis kemiskinan," tegasnya
Ditambah lagi utang pemerintah yang terus meningkat akibat terus defisitnya keuangan negara. Kondisi ini akan makin terus menambah beban rakyat karena beban bunga utang seharusnya dapat mensubsidi kehidupan rakyat spt listrik, pangan, air, BBM, pendidikan, kesehatan, jalan tol, dan lain-lain.
"Republik ini diproklamasikan kemerdekaannya bukan untuk *memanjakan segelintir orang kaya* tetapi untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyatnya yang telah lama menderita akibat penjajahan," tutup Gatot.
