Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 07 Des 2021 - 16:58:04 WIB
Bagikan Berita ini :

BPK RI: Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Penjelasan dan Bukti Memadai

tscom_news_photo_1638871084.jpg
Gedung BPK RI (Sumber foto : Tempo.co)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Permasalahan pertama terkait dengan persoalan Bansos yang tidak didukung oleh bukti kewajaran harga dari penyedia.

Hal itu disampaikan Ketua BPK Firman Agung Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2021 kepada DPR, di Ruang Rapat Paripurna Gedung Paripurna, Selasa, (7/12/2021).

"Pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Firman.

Sedangkan permasalahan kedua, kata dia, ialah soal penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi.

"KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data By Name By Address dan data rekening koran KPM," tegas dia.

Ia mengungkapkan, jika permasalahan tersebut telah dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020. Bahkan, bukti permasalahan itu telah diserahkan kepada DPR RI saat Sidang Paripurna tanggal 22 Juni 2021.

"Yang secara umum konsolidatif, tidak memengaruhi kewajaran penyajian," papar dia.

BPK sendiri melakukan 2 jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan.

Selanjutnya, kata dia, pada semester I Tahun 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan.

"Baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," jelas dia.

Ia menegaskan, jika ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan dan akuntabel.

"Serta taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif," tandas dia.

tag: #bpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang Akan Selenggarakan Pertemuan Nasional di Batam

Oleh Fath
pada hari Senin, 22 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)– Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) akan menyelenggarakan Pertemuan Nasional pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Yelloo Hotel, ...
Berita

Nasdem Resmi Dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Nasdem menyatakan siap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dalam kontestan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Nasdem ...