JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepada para kepala desa dan aparat desa harus mendukung agar anggaran Dana Desa bisa diaokasikan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Alokasi anggaran Dana Desa itu sebesar 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, merupakan keberpihakan kepada warga miskin.

"Ini bentuk totalitas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di desa," ujar Abdul Halim dalam keterangan tertulis dikutip pada, Sabtu (18/12/2021).

Hal itu, kata Abdul Halim, berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen Dana Desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30 persennya untuk program ketahanan pangan dan hewani, delapan persen untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

Ia berharap pengalokasian Dana Desa itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah dan bawah, mengingat telah terjadi peningkatan jumlah warga miskin ekstrem akibat pandemi COVID-19.

Tak hanya itu, Ia juga memastikan bahwa BLT Dana Desa tidak akan merugikan proses pembangunan di desa.

"Sekitar 60 persen (Dana Desa) sisanya masih sangat fleksibel untuk pembangunan desa sesuai hasil musyawarah desa. Jadi tidak ada yang merugikan pembangunan desa," kata Abdul Halim saat menjadi pembicara kunci pada Workshop Kolaborasi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Jakarta belum lama ini.

Selama tahun 2021 ini, Abdul Halim menyampaikan, Kemendes PDTT telah menggelontorkan sedikitnya Rp16 triliun. Tercatat sebanyak 5.621.644 keluarga penerima manfaat BLT itu.

"Sebanyak 38 persen penerima adalah Perempuan Kepala Keluarga," singkatnya.