Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 14 Jan 2022 - 13:01:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Cukup Hanya Dibubarkan, Amin Ak: Usut Tuntas Dugaan Praktik Rente Dalam Pengadaan Batu Bara PLN

tscom_news_photo_1642140079.jpg
Amin Ak Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, kisruh pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN mengungkap adanya dugaan perburuan rente di perusahaan setrum milik negara tersebut.

Kian seringnya krisis pasokan batu bara membuka fakta ketidakberesan pemenuhan kebutuhan batu bara untuk PLTU PLN.

Merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa PT PLN Batubara membeli batu bara kepada trader bukan kepada produsen batu bara memunculkan dugaan adanya praktik rente untuk keuntungan pihak tertentu.

Amin pun mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan pengadaan batubara oleh PT PLN Batubara.

“Tidak cukup dengan membubarkan PT PLN Batubara, harus ada audit menyeluruh untuk mengungkap ada tidaknya praktik moral hazard. Audit juga untuk mengungkapkan siapa saja pemburu rente pengadaan batu bara, jangan sampai PT PLN Batubara hanya jadi kambing hitam saja,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (14/01/2022).

Menurutnya, praktik rente tersebut sangat merugikan rakyat sebagai konsumen listrik. Tak hanya itu, lanjut dia, inefisiensi biaya produksi listrik berdampak naiknya tarif dasar listrik yang berakibat naiknya pengeluaran masyarakat maupun dunia usaha.

"Negara pun harus mengeluarkan alokasi APBN lebih besar untuk menyubsidi listrik golongan masyarakat bawah," ungkap Amin.

Selain audit menyeluruh, Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk melibatkan aparat hukum guna menyelidiki dugaan korupsi manajemen PT PLN Batubara.

"Ketidakpatuhan manajemen PT PLN Batubara terhadap Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) minimal 25% dari produksi batu bara para produsen, dengan harga untuk pembangkit listrik maksimal (HBA) adalah US$ 70 per ton menjadi dasar kuat," tandasnya.

Amin kembali menjelaskan, data Kementerian ESDM menunjukkan, cukup besar kontrak pengadaan batu bara PLN yang dilakukan dengan perusahaan dagang.

"Kontrak dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OPK) hanya 38 persen dari total kontrak, sedangkan kontrak dengan pemegang kontrak karya batubara (PKP2B) hanya 31 persen," ungkapnya lagi.

Amin menilai, kontrak pengadaan batu bara PLN dengan pemegang IUP OPK juga dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan, terutama saat harga batu bara meroket.

Pasalnya, kata Amin menambahkan, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebijakan DMO sebesar 25% dari produksi batu bara mereka.

“Tata kelola pasokan batu bara ini harus segera dibenahi, jangan sampai PLTU berhenti beroperasi karena tidak memperoleh batu bara,” pungkasnya.

tag: #pln  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Optimis MK Kabulkan Gugatan Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim hukum capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud optimis gugatan perselisihan hasil Pemilu 2024 dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diwakilkan salah satu ...
Berita

Ketua Fraksi PKS Soal Serangan Iran: Israel Biang Kerok Konflik dan Instabilitas Dunia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan eskalasi konflik Timur Tengah yang memanas akibat serangan drone-drone dan rudal balistik Iran ke wilayah (pendudukan) Israel. ...