JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Eks Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Wachid berharap agar instrumen Panitia Khusus (Pansus) minyak goreng yang diwacanakan sejumlah anggota DPR segera terwujud.

Pasalnya, lanjut dia, persoalan minyak goreng ini sangat pelik dan melibatkan berbagai macam kepentingan yang dari sisi modal dan kuasa cukup kuat.

"Pansus opsi relevan menangani persoalan ini saya kira. Dengan Pansus kita bisa mengurai dan mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya, Pansus sebagai sarana untuk menggempur balik kelompok Neo Liberalisme yang sudah menjebol pintu pertahanan kita (Pancasila). Saya harap teman-teman di Komisi VI peka terhadap kegelisahan rakyat kita saat ini," tandas Politikus partai Gerindra itu kepada wartawan, Sabtu (19/03/2022).

Tak hanya itu, lanjut dia, melalui instrumen Pansus, publik bisa melihat pihak mana saja yang tidak memiliki jiwa nasionalisme.

"Kalau ada Pansus akan ketahuan, pihak mana saja yang hanya memikirkan keuntungan semata. Akan ketahuan sejauh mana komitmen mereka terhadap bangsa dan negara ini," tegas Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu.

Wachid juga menyoroti sikap Menteri Perdagangan (Mendag) yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

"Faktanya Mendag cabut HET. Jelas itu sikap keberpihakan kepada para pengusaha bukan kepada rakyat. Negara mestinya paling depan membela kepentingan rakyatnya bukan melepaskan begitu saja melalui skema mekanisme pasar," sindirnya.

Yang jelas, kata dia, mekanisme pasar bertolak belakang dengan konsep ekonomi masyarakat Indonesia.

"Konsep ekonomi berbasis Pancasila jadi perisai bangsa dan negara ini dari gempuran neoliberalisme. Sekarang dijebol dengan adanya mekanisme pasar ini. Saya kira Mendag harus dicopot karena sudah terpapar paham ekonomi Neo liberalisme, sebuah paham yang sangat bertolakbelakang dengan Pancasila," tandas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.