JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Bambang Purwanto menilai, pembentukan Pansus minyak goreng sulit terwujud jika dilihat dari fungsi lembaga DPR saat ini.

DPR, Bambang mengakui, bukan lagi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat tapi lebih kepada kepentingan kualisi.

"Hal itu terjadi akibat dari tupoksi DPR sesuai perintah konstitusi sebagai lembaga cek and balances tidak berjalan semestinya, tapi justru membangun oposisi dan koalisi sehingga peran DPR gak optimal dalam membantu rakyat," tandas Politikus partai Demokrat itu kepada wartawan, Sabtu (19/03/2022).

Adapun persoalan minyak goreng, Bambang mengatakan, hal itu bisa diatasi jika saja Pemerintah punya komitmen dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyatnya.

"Tapi menurut saya sebenarnya tinggal kemauan Pemerintah mau gak menyelesaikan persoalan migor, dengan ambil jalan tengah yakni CPO tetap mahal karena ketika CPO mahal dampaknya juga ke para petani sawit cukup bagus,

sedang minyak goreng subsidi dengan dana iuran CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ambil sebagian dari jatah subsidi biodiesel untuk subsidi migor, sehingga CPO tetap mahal untuk pendapatan Nasional dan migor untuk masyarakat tetap murah, selesai persoalan," papar anggota Komisi IV DPR RI itu.