JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, ada sejumlah tantangan besar dalam membenahi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan.
Oleh karenanya, lanjut Najib, dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang tidak mudah. Untuk itulah, kata dia, dalam konteks fit and proper test inilah DPR ingin mendengar langsung soal strategi penguatan OJK dalam menghadapi tantangan zaman.
"Pertama, literasi keuangan, kedua-perbankan masih birokratis, ketiga-akses kredit untuk masyarakat," katanya saat menanyakan kepada salah satu peserta test, Ogi Prastomiyono di ruang Komisi XI DPR, Rabu (6/4/2022).
Dalam kesempatan itu, Najib juga menyoroti tentang hasil survei OJK tahun 2020, yang menyebutkan bahwa literasi keuangan masih dibawah kisaran 40%.
Meski memang ada kenaikan signifikan dari 2013-2020, namun kondisi geografis, strata pedidikan dan sebagainya yang ada di Indoneisa ini sungguh sangat variatif. "Jadi kondisi ini menjadi tantangan yang tidak ringan," ujarnya.
Namun Politisi PAN ini mengaku belum melihat secara detail terkait uraian dan terobosan OJK ke depan.
"Saya belum tahu, bagaimana bapak mampu mengakselerasi hal itu. Karena hal ini akan berkaitan dengan peran OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, hal itu harus dimulai dengan meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hal itu," jelasnya.
Disisi lain, kata Najib lagi, kalangan DPR masih melihat bahwa industri perbankan masih cenderung birokratis, terutama dalam hal memberikan akses kredit kepada masyarakat.
"Kita tahu bahwa masyarakat, tidak dalam posisi bankable, karena masyatakat masih berorientasi untuk menyimpan dana," tuturnya lagi.
Begitupun dengan masalah kredit, sambung Najib, bicara tentang kucuran kredit perbankan bisa dilihat bahwa mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Artinya akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan kredit masih rendah.
"Hal ini terbukti dengan perbandingan antara bank-bank rentenir dan illegal, itu jauh lebih besar marketivnya ketimbang bank-bank resmi," pungkasnya.
