Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 06 Apr 2022 - 22:39:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Saat Gelar Fit and Proper Test, Hafisz Thohir Sebut di OJK Banyak Permasalahan

tscom_news_photo_1649259543.jpg
Achmad Hafisz Thohir Anggota Komisi XI DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tantangan industri keuangan yang makin berat membutuhkan struktur kepemimpian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki sikap tanggungjawab dan integritas tinggi. Sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan dan gejolak keuangan.

“Padahal, di OJK ada aparat kepolisiannya, namun tetap saja tak mampu menyelesaikan masalah yang muncul dan bahkan kembali melempar masalah itu kepada Mabes Polri,” kata Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir kepada Calon Anggota DK OJK, Mahendra Siregar dalam Fit & Proper Test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu, (6/4/2022).

Lebih jauh Hafis membeberkan soal kasus yang menimpa sebuah asuransi. “Belum lama kita saksikan, banyak nasabah Asuransi Prudential demo dan menginap di kantor. Tentu hal ini membuat wajah buruk perekonomian nasional, karena kalau dibiarkan terus menerus akan berdampak sistemik terhadap industri yang lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wakil Ketua BKSAP DPR, OJK perlu dipimpin oleh SDM yang mampu mengatasi persoalan. “Latar berlakang Pak Mahendra, sebagai Wamenlu cukup baik tetapi tetap harus diuji kembali, semoga saja bisa diandalkan untuk membangun sistem keuangan kita yang saat ini perlu disempurnakan,” paparnya.

Politisi PAN ini mengungkapkan sesuai dengan UU OJK tugasnya sangat jelas, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun dalam perjalannya industri keuangan nasional ternyata banyak permasalahan.

“Walaupun permasalahan itu bisa diatasi, namun membuat anggota Komisi XI DPR, jadi sempat agak tegang melihat industri jasa keuangan, termasuk IKNB dan asuransi yang dalam 3 tahun memenuhi persoalan di republik ini,” terangnya.

Sementara itu, Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan pihaknya menolak adanya pungutan dari industri keuangan.

“Saya tidak sepaham bahwa orang yang kerja di OJK, dibiayai dari industri perbankan. Harusnya, semua berdasarkan amanah UU,” ungkapnya

Menurut Mahendra, sebagai warga negara ataupun badan hukum di Indonesia harus patuh terhadap UU. Namun demikian bukan berarti harus berhutang budi kepada yang memberi iuran.

“Karena prossesnya ada dalam UU dan dalam pelaksanaan ada dalam Komisi XI DPR, hal ini ternyata berkaitan dengan persetujuan anggarannya OJK itu,” pungkasnya.

tag: #ojk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Komisi VII DPR Minta Evaluasi menyeluruh SKK Migas

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto kinerjanya tidak ...
Berita

Ini Alasan Pembubaran PT NDK Menutup Kepentingan Pihak Lain

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Nusantara Dua Kawan atau yang disingkat NDK resmi bubar. Pembubaran perusahaan ini sebelumnya sempat ramai di demo oleh sekelompok orang dengan tuduhan dugaan NDK ...