JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus PDIP, Yulian Gunhar menanggapi beredarnya isu akan adanya demonstrasi massa mengatasnamakan Komite Pemuda Indonesia (KNPI) di kantor DPP PDI Perjuangan, jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat. Demonstrasi diisukan dalam rangka menuntut permintaan maaf dari kader PDIP Masinton Pasaribu terkait kritiknya terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
Gunhar menegaskan, demonstrasi yang ditujukan untuk mendesak anggota DPR RI, Masinton Pasaribu meminta maaf atas kritikannya terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, adalah tidak tepat. Bahkan, menurutnya, bisa menunjukan Luhut sebagai pejabat anti kritik.
“Kalau ada anggota parlemen yang kritik Luhut, lalu tiba-tiba ada aksi menggruduk kantor PDIP, maka bukan saja tidak tepat, namun menunjukan Luhut itu sebagai pejabat yang anti kritik,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2022).
Bahkan Gunhar mengingatkan, jika demonstrasi itu benar-benar terjadi di kantor PDIP, maka Menko Marves harus bertanggungjawab, apalagi sampai terjadi tindakan anarki yang tidak diinginkan.
“Kalau orang-orang yang mengatasnamakan KNPI itu benar-benar geruduk kantor DPP PDI Perjuangan, maka Luhut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang akan terjadi, apalagi sampai nanti terjadi potensi bentrok massa,” katanya.
Mantan sekjen Repdem yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi VII, DPR RI Fraksi PDIP itu menambahkan, bahwa massa PDIP tidak akan menghadapi ormas KNPI itu, karena antara ormas dengan partai tidaklah setara. Namun menurutnya, beberapa ormas sayap PDIP seperti Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Banteng Muda Indonesia (BMI), Bamusi, dan sebagainya akan siap bergerak membela marwah partai.
“Karena KNPI bukan levelnya partai, maka cukup ormas yang akan menghadapi, karena PDIP punya ormas seperti Repdem, BMI, Bamusi dan sebagainya, yang siap turun kalau ada tekanan ormas kepada PDIP dan menggangu marwah partai,” katanya.
Gunhar pun mengingatkan agar rencana memobilisasi massa untuk menekan PDIP itu dibatalkan, karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi.
Mengingat kekritisan anggota DPR terhadap pejabat pemerintahan, menurutnya sudah dijamin oleh konstitusi dan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen. Apalagi Gunhar menambahkan, adanya potensi terjadinya bentrok massa jika demonstrasi benar digelar, karena adanya reaksi ormas sayap PDIP.
“Kalau demonstrasi itu benar terjadi, dan sampai terjadi bentrok yang memakan korban jiwa, maka Luhut adalah pihak yang paling bertanggungjawab,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana aksi massa yang mengatasnamakan KNPI tersebut, juga sempat dikomentari Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Nasional Sayap PDI Perjuangan bernama Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Simson Simanjuntak. Ia mengingatkan, bahwa bila aksi itu benar-benar terjadi, maka bisa berakibat fatal dan rawan akan terjadinya bentrokan.
"Kami sebagai sayap partai tentu tidak akan tinggal diam bila ada kelompok yang coba-coba berani melakukan penggerudukan terhadap partai kami, apa lagi sampai menimbulkan perusakan terhadap fasilitas kantor Partai," Kata Simson.
Diberitakan, beberapa hari ini beredar selebaran undangan aksi damai dari kelompok mengatasnamakan KNPI, yang akan mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan, jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (19/4). Demo itu bertujuan mendesak Masinton Pasaribu meminta maaf atas kritikannya terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
