JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani ikut menanggapi terkait adanya indikasi perang dingin antara PDIP vs Golkar dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan.
Irma begitu ia disapa mengingatkan, parpol pendukung pemerintah mestinya mengedepankan loyalitas terhadap kepemimpinan presiden Jokowi.
"Keberpihakan jika hanya berdasarkan bagi-bagi kursi dan kekuasaan pasti berujung pada pengkhianatan. Namun jika keberpihakan itu tidak semata-mata soal pragmatisme dan kekuasaan tapi juga diberengi dengan tanggung jawab moral atas kepercayaan, inshaa Allah akan melahirkan sense of belonging atau rasa memiliki," kata Loyalis Jokowi itu kepada wartawan, Jumat (29/04/2022).
Irma menegaskan, sejak awal NasDem berkomitmen mengawal dan mensukseskan jalannya pemerintahan hingga tuntas.
NasDem sebagai parpol pendukung pemerintah, kata dia menegaskan, hanya fokus mengawal dan mensukseskan program-program pemerintah bukan sibuk berebut kekuasaan.
"Pejuang dan yang berjuang memenangkan dengan sungguh-sungguh selalu menjadi korban dan akhirnya hanya jadi penonton dari pesta pora kemenangan. Tetapi mereka tetap setia dan mengawal kemenangan itu. Sementara beberapa partai hanya sibuk berebut bahkan yang tidak ikut berjuang pun tidak malu-malu ikut berebut kekuasaan melalui kursi menteri," sindirnya.
Irma juga menyinggung soal sikap parpol yang hanya mengedepankan pragmatisme semata dengan menanggalkan idealisme awalnya sebagai oposan.
"Lalu apa yang diharapkan dari kontestasi politik seperti pemilu? Jika akhirnya semua bergabung dan tidak berani mengambil sikap sebagai kontrol system yang efektif terhadap pemerintah?" sindrinya lagi.
Bahkan, kata dia, disinyalir yang tidak masuk kabinet dan menjadi oposan pun pernah menawarkan diri untuk ikut bergabung.
"Hanya saja karena posisi yang di inginkan tidak cocok terpaksa ambil langkah mundur sebagai opisisi," ungkapnya.
Yang jelas, kata dia, jika koalisi dibangun atas dasar kepentingan pragmatis maka konsekuensinya adalah rendahnya loyalitas dan komitmen dari parpol yang akan berujung pada citra Pemerintah itu sendiri.
"Menurut saya keputusan yang diambil berdasarkan politik dagang sapi dan menafikan para pejuang yang setia setimpal dengan apa yang diterima. Menteri korupsi, tidak kredible dan merongrong citra pemerintah dan sebagainya," tegasnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) mensinyalir adanya ketidakkompakan parpol pendukung Jokowi.
"Presiden Jokowi seperti sedang menghadapi dilema. Utamanya adanya indikasi friksi di internal kabinet," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (27/04/2022).
Ujang menambahkan, loyalitas partai pendukung cenderung mulai mengendur di pertengahan periode kedua pemerintahan Jokowi ini.
"Saya melihat Jokowi seperti sedang berada di pusaran perang dingin antara PDIP vs Golkar. Mengapa demikian? Misal adanya peralihan kewenangan dari kementerian perdagangan ke kementerian industri melalui Permenperin 8/2022. PDIP kita tahu sangat frontal dengan adanya peralihan kewenangan itu. Golkar di satu sisi justru mengendalikan sektor-sektor ekonomi strategis," ungkapnya.
