JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pasca naiknya bbm subsidi, pemerintah menggelontorkan bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT dimaksudkan pemerintah untuk menjaga agar inflasi dan daya beli masyarakat tetap terkendali.
Hanya saja, bantalan tersebut belum mampu membendung laju inflasi karena di satu sisi ketika BBM naik tarif angkutan umum pun ikut naik. Otomatis kondisi demikian berpengaruh terhadap gejolak harga bahan pangan yang merupakan penyumbang inflasi cukup signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratulah menilai, bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah fundamennya belum cukup kuat untuk menekan efek kenaikan BBM subsidi.
Pasalnya, kata dia, bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah belum terkonsolidasi dengan baik dari sisi datanya.
"Bantalan sosial berupa BLT hanya obat sesaat yang belum tentu efektif mengingat data penerima yang sampai hari ini belum dilakukan perbaikan ke akuratannya," ungkap Politikus PAN itu kepada wartawan, Kamis (15/09/2022).
Tak hanya itu, Najib juga menyoroti skema atau alur distribusi pangan yang masih menyisakan berbagai persoalan.
Tentu saja, kata dia, ketika rantai pasok (supply chain) bahan pangan terganggu distribusinya otomatis akan menyebabkan gejolak harga pangan dan kondisi semacam inilah yang bisa berdampak terhadap inflasi.
"Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup rumit terhadap rantai pasokan (supply chain) berbagai kebutuhan masyarakat termasuk pangan dan energi. Padahal pangan dan energi jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penyumbang inflasi," tandas Legislator dari dapil Jabar I itu.
Oleh karenanya, Najib mendorong pemerintah agar segera turun ke lapangan mengawal dan memastikan kebutuhan masyarakat seperti pangan dan energi tetap terkendali.
"Jangan sampai harga-harga sudah naik barang pun langka. Pemerintah harus menjaga rantai pasokan jangan sampai terganggu terutama dalam sistem distribusi, pastikan semua kebutuhan melimpah dan mudah di akses dengan harga pasar yang wajar dan terjangkau," tegasnya.
Adapun soal naiknya tarif angkutan umum, Najib menekankan agar pemerintah mengawasi secara ketat penggunaan bahan bakar solar sebagai bahan bakar utama yang digunakan angkutan umum.
"Harga solar yang memiliki selisih lebih rendah dibanding negara lain jangan kemudian menjadi celah penyelewengan oknum," tandasnya.
Najib mengaku setuju jika angkutan umum diberikan insentif pasca kenaikan bbm subsidi ini. Insentif perlu diberikan agar mereka tidak terdampak serius.
"Transportasi (angkutan umum) perlu diberikan insentif karena salah satu sektor yang terpukul paling keras, yang terpenting ketersediaan bbm harus terjamin karena laporan dari beberapa daerah seringkali terjadi kelangkaan," ungkap Najib.
Kembali ke soal masalah distribusi bahan pangan dan energi, Najib menekankan agar pemerintah termasuk aparatur penegak hukum di dalamnya melakukan kontrol ketat terkait alur distribusi bahan pangan dan energi dari hulu hingga hilirnya.
Tak hanya kontrol, Najib juga meminta agar pemerintah tegas memberikan punishment bagi oknum-oknum yang berusaha menyelewengkan kebutuhan pokok masyarakat (pangan dan energi).
"Pengawasan mulai dari hulu ke hilir berikan sanksi berat untuk efek jera apabila kedapatan melakukan penimbunan/smugling," tegas eks Ketua DPD PAN Jawa Barat itu.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kenaikan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah berimbas pada laju inflasi.
"Dan kalau kita lihat, hampir semua daerah sudah mengalami harga inflasi pangan bergejolak dan tarif angkutan," kata Perry dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari video YouTube Bank Indonesia, Rabu, (14/09/ 2022).
