JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mendukung langkah Pemerintah untuk menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Demi menjaga stabilitas di tengah masyarakat, Mufti pun mendorong Pemerintah menjamin kepastian tak akan ada kenaikan harga BBM.
Mufti mengapresiasi keputusan Pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak mentah dunia melambung tinggi imbas konflik di Timur Tengah.
“Kita apresiasi karena harga BBM tidak dinaikkan, termasuk juga langkah Pemerintah yang memastikan stok BBM tetap aman meski sebelumnya disampaikan Pak Bahlil, stok BBM hanya tinggal untuk 20 hari,” kata Mufti Anam, Rabu (2/6/2026).
“Dan kalau ternyata stok betul aman, tentu itu adalah sesuatu yang bagus. Yang menurut saya ini berkat kinerja baik Pemerintah, terutama Pertamina,” sambungnya.
Mufti menilai, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan tidak menaikkan harga BBM di tengah tekanan kondisi global yang berdampak pada perekonomian nasional di berbagai negara.
“Ini sebuah terobosan di saat negara lain menaikkan harga BBM, Pemerintahan Pak Prabowo mengambil sikap berbeda, sebuah langkah berani,” tutur Mufti.
Meski harga BBM tidak dinaikkan, Mufti mengingatkan Pemerintah untuk tidak menjadi pemberi harapan palsu (PHP) kepada rakyat.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” pesan Mufti.
Mufti pun menyoroti upaya Pemerintah yang akan menambah anggaran subsidi BBM sebesar Rp 90-100 triliun. Langkah itu dimaksudkan untuk menjaga harga BBM dalam negeri, di tengah harga minyak mentah dunia melambung tinggi akibat konflik di Timur Tengah.
Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup longgar untuk menambal kenaikan harga dari melonjaknya harga minyak dunia. Pemerintah juga disebut sanggup untuk menjaga agar harga BBM domestik tak mengalami kenaikan saat harga minyak mentah global berada di kisaran US$ 100 per barel.
Terkait hal ini, Mufti meminta Pemerintah untuk menghitung biaya fiskal dan strategi yang matang demi memastikan tak ada kenaikan harga BBM.
“Kita bersyukur Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menambah anggaran untuk subsidi BBM. Karena BBM ini ketika harganya naik, apalagi secara signifikan, dampaknya ke banyak hal dan ke berbagai sektor,” ungkapnya.
“Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik,” imbuh Mufti.
Lebih lanjut, Anggota Komisi yang membidangi urusan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina itu meminta Pemerintah meningkatkan alert terhadap dinamika harga energi global yang dipengaruhi ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Mufti menilai dinamika geopolitik dampak berdampak panjang terhadap sektor energi nasional.
“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Timur II tersebut.
Mufti juga meminta Pemerintah memperhatikan fenomena panic buying yang terjadi di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan stok BBM. Untuk itu, Pemerintah diminta dengan tegas memberikan jaminan kepada masyarakat.
“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil,” ucap Mufti.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya.
