JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dengan viralnya berbagai isu seputar kinerja Kementerian Keuangan, Fraksi PAN DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik. Bukan hanya kepada Kementerian Keuangan, yang menjadi sorotan, tapi juga untuk kementerian/lembaga lainnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi PAN, Ahmad Najib menyatakan pupusnya kepercayaan publik dimulai sejak adanya kasus yang menyangkut salah seorang pegawai Dirjen Pajak, yang viral di media sosial.
"Menyikapi apa yang kita bahas pada hari ini, saya mencoba mengurai, bahwa semua ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di media sosial, kemudian berkembang menjadi masalah-masalah lain. Dan tak hanya menyentuh pejabat Kementerian Keuangan tapi sudah ke semua pejabat publik," kata Najib saat RDP Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Senin (27/3/2023).
Ia menyatakan perkembangan media sosial saat ini perlu ditangani secara serius dengan berkaca pada kejadian belakangan ini.
"Banyak konten, hastag, yang viral tanpa mempedulikan kebenaran dari konten. Yang penting konten itu menjadi yang teratas. Contohnya, dalam beberapa waktu kebelakang, yang menjadi viral adalah hastag Dirjen Pajak, Bea Cukai, Kementerian Keuangan," ucapnya.
Karena hal itu, Najib menekankan pentingnya penanganan masalah dan pengelolaan media sosial secara profesional.
"Karena kalau sudah masuk ke ranah media sosial, maka masalahnya akan menjadi bias. Tren saat ini para netizen tak hanya menyasar para pejabat tapi akun media sosial keluarga pejabat. Ada anak, ada istri dari pejabat tersebut," ucapnya lagi.
Ia juga menekankan kedewasaan pengguna media sosial dalam menyikapi berbagai isu viral.
"Bahkan, baru-baru ini, saya tidak tahu apakah ini oknum atau apa, tapi ia ikutan emosi. Dia tidak memahami psikologi sebagai petugas Bea Cukai, ikut mengomentari dengan bahasa-bahasa yang kasar. Dan sebagai pegiat media sosial, ini adalah lahan. Jadi menurut saya, kalau memang belum bisa bermain medsos, tidak usah punya medsos," kata Najib.
Najib mengungkapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dibutuhkan upaya yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara menjelaskan issue yang timbul dengan profesional.
"Selama ini saya melihat hanya Menteri Keuangan saja yang menjelaskan kepada publik. Saya minta, para dirjen juga bergerak, bagaimana menjelaskan kepada publik dengan cara netizen. Jangan terlalu kaku bahasanya," pungkasnya.
