JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR dari Fraksi PDIP (F-PDIP) Aria Bima menilai, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR rawan penyelewengan.
"Kongkalikong anggota DPR, pelaksanaan proyek, dan pengusaha," kata Aria di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Tak hanya itu, ujar Aria, kelemahan kedua dari program dana aspirasi itu adanya ketimpangan pembangunan di daerah, karena akan hanya terpusat di pulau Jawa saja. Ketiga, masalah payung hukum dan pengawasan sejauh ini belum jelas arahnya.
"Legislasi pengawasannya sejauh ini bagaimana? Kalau semua melanggar hukum semua bisa masuk KPK," ucapnya.
Anggota Komisi X ini mengungkapkan munculnya dana aspirasi buntut dari pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Setelah munculnya konsep pemilihan langsung muncullah wacana dana aspirasi. Sekarang yang harus disalahkan orang-orang yang mendukung pemilihan secara langsung, sikap PDIP jelas menolak pemilihan secara langsung," katanya.(yn)
