JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan atau bullying di Indonesia, terutama perundungan anak. Ia pun meminta ada penanganan khusus dalam kasus bullying, mengingat penyebab maupun dampak dari kasus perundungan melibatkan berbagai aspek.

“Banyaknya kasus bullying membuat Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat perundungan. Negara tidak boleh membiarkan kasus bullying terus mengalir tanpa ada solusi yang komprehensif, khususnya untuk perundungan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku,” kata Puan, Jumat (29/9/2023).

Seperti diketahui, kasus perundungan anak saat ini banyak yang sedang menjadi sorotan. Setelah adanya kasus anak sekolah yang matanya ditusuk oleh tusukan cilok/bakso hingga mengalami kebutaan, terbaru muncul kasus bullying siswa SMP hingga korban mengalami patah tulang rusuk.

Pelaku dan korban merupakan siswa SMP 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kasus bullying berujung penganiayaan tersebut, Polisi telah menetapkan dua orang pelaku yang kini telah ditangkap.

Bahkan dari video yang viral di media sosial, pelaku bullying melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang hingga membanting korban. Korban akhirnya dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian dada hingga mengalami sesak nafas.

Puan pun melihat peristiwa bullying di SMA 2 Cimanggu merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi.

“Banyaknya kasus bullying berujung kekerasan menjadi keprihatinan kita bersama. Di saat kasus siswa SD yang sebelah matanya mengalami kebutaan akibat kekerasan kakak kelasnya belum ada kejelasan sampai sekarang, kini muncul kasus penganiayaan baru siswa sekolah,” ucapnya.

Puan menekankan pentingnya sekolah mengedepankan pendidikan karakter untuk membangun mental yang positif bagi para siswa. Ia mendorong Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif.

“Penting sekali agar pendidikan budi pekerti kembali masuk dalam kurikulum di sekolah, karena menjadi modal penanaman akhlak untuk anak,” jelas Puan.

“Pendidikan bukanlah hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mental yang kuat pada para siswa," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menyebut, pendidikan kewarganegaraan siswa di sekolah perlu dilengkapi dengan adanya pendidikan moral dan budi pekerti bagi anak. Ia menyinggung soal banyaknya kasus di sekolah di mana pembelajaan saat ini lebih banyak berfokus pada unsur akademik semata.

“Padahal penanaman akhlak melalui pendidikan budi pekerti sangat diperlukan anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat, berbudaya, sekaligus berakhlak serta berkarakter kuat,” papar Puan.

"Sekolah harus menjadi wahana untuk mengembangkan individu yang bertanggung jawab, berempati, dan berperilaku baik," tambahnya.

Puan juga menyoroti bagaimana dampak bullying terhadap korban maupun pelaku. Ia meminta Pemerintah memetakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di Tanah Air.

Mengingat dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus.

Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).

“Ini baru yang tercatat. Karena kita ketahui sebenarnya praktik bullying seringkali kita temui di berbagai lapisan lingkungan. Harus menjadi perhatian bersama besarnya dampak dari praktik bullying,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK itu menerangkan, praktik bullying bisa disebabkan dari banyak faktor. Menurut Puan, bullying bisa disebabkan dari lingkungan sekitar, maupun dari internal keluarga.

“Jadi penanganannya nggak bisa sendiri-sendiri karena saling berkaitan. Banyak kasus ditemukan, pelaku bertindak bully karena ia juga menjadi korban bullying. Faktor kurangnya support system dan bebasnya konten di media sosial juga bisa menjadi penyebab,” tuturnya.

Oleh karena itu Puan mendorong Pemerintah menyelesaikan fenomena maraknya kasus bullying secara lebih khusus, terutama yang melibatkan anak. Apalagi, dampak bullying bisa membuat anak depresi hingga meninggal dunia.

“Banyak sekali contoh anak yang depresi lalu melakukan tindakan nekat. Salah satu penyebabnya karena sering dibully. Masalah perundungan bukan persoalan sepele,” tegas Puan.

Baru-baru ini, seorang siswa SD di Jakarta Selatan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 sekolahnya. Polisi menemukan kursi di lokasi tempat siswi tersebut terjatuh. Diduga kursi tersebut digunakan korban untuk melompat.

Polisi juga mengungkap, sebelum korban yang duduk dikelas VI SD itu terjatuh hingga meninggal dunia, sempat terjadi perselisihan. Meski belum dapat dipastikan penyebab korban melompat lantaran mendapat perundungan, Puan mengingatkan masalah bullying bisa berpotensi menyebabkan anak menjadi putus asa.

“Masalah bullying telah menimbulkan banyak korban, baik fisik maupun psikis. Pemerintah harus mencari pendekatan terbaik untuk mencegah sekaligus mengatasi maraknya kasus perundungan terutama di sekolahan,” ungkapnya.

Puan menilai, perlu ada penanganan khusus dari kasus bullying anak yang melibatkan berbagai instansi. Mulai dari Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Polri, hingga lembaga kemasyarakatan yang fokus pada perlindungan anak.

“Karena masalah bullying banyak sekali irisannya. Bagaimana diperlukan dukungan dari Pemerintah untuk menciptakan ketahanan keluarga untuk memastikan anak dapat bertumbuh dengan fisik dan mental yang baik,” sebut Puan.

“Penanganan lebih khusus juga menjadi penting agar pengusutan kasus bullying anak dapat berjalan dengan optimal. Karena dalam perundungan anak, pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur sehingga membutuhkan perlakuan dan pendampingan khusus, termasuk pada sistem peradilannya,” sambungnya.

Tindakan bullying juga erat kaitannya dengan kesehatan mental anak. Untuk itu, Pemerintah didorong memberikan program-program pencegahan, dan juga mengoptimalkan penanganan kasus perundungan dari sisi kesehatan.

“Kita semua bertanggung jawab atas masa depan anak Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Semua pihak harus ambil peran, termasuk kami di DPR yang akan terus mendorong terciptanya lingkungan ramah anak di semua lini,” terang Puan.

Cucu Bung Karno itu juga mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk bijaksana menyikapi masalah bullying pada anak. Puan mengatakan, tindakan bullying tidak dapat dibenarkan, apalagi ditambah dengan aksi kekerasan.

“Tapi bukan berarti bullying harus dibalas dengan aksi bullying kembali. Karena tindakan berulang seperti itu tidak akan menyelesaikan permasalahan,” ucapnya.

“Pendekatan yang holistik dan kerja sama yang erat antara semua pihak dapat mencegah berkelanjutannya tindakan bullying. Mari bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi generasi mendatang," tutup Puan.