JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Puluhan Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) berunjuk rasa di depan gedung DPR menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR.

Aktivis BaraJP Immanuel Hutapea memperingatkan, jika tidak segera membatalkan putusan rapat paripurna DPR yang menggolkan dana aspirasi, masyarakat diimbau agar tidak memilih partai pendukung dana aspirasi.

"Bukan hanya dalam pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dalam Pilkada Desember 2015 pun jangan pilih," kata Immanuel saat ditemui di lokasi, Jumat (26/6/2015).

Immanuel mengaku, jika selama ini pihaknya agak sulit menilai kualitas partai, sekarang sudah jelas mana partai yang pro terhadap rakyat dan yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

"Kucing dalam karung" sudah kelihatan saatnya rakyat bersikap, jangan pilih mereka dalam pemilihan apapun," ajaknya.

Sementara Koordinator BaraJP Sarmianus Senky menilai, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun, merupakan tindakan perampokan uang rakyat. Ini akan menambah kesenjangan, karena 62% pemilih di Pulau Jawa.

"Para anggota DPR sekarang akan laksanakan kepala daerah incumbent, menggunakan yang rakyat untuk meraih simpati rakyat, seakan-akan mereka membawa kesejahteraan untuk memilih setempat. Ini menyesatkan," tandasnya.(yn)