JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes sangat mendukung munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas MPR RI. Dengan PPHN, semua perencanaan pembangunan nasional, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, demokrasi, budaya dan lainnya bisa terlaksana dengan terarah dan berkesinambungan.
“Pasca saya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR beberapa hari lalu, saya belum begitu memahami MPR. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman Pimpinan MPR lainnya. Dari Ketua MPR, saya mengetahui perihal PPHN ini. Saya pikir ini luarbiasa. Bisa menjadi solusi segala permasalahan bangsa ini ke depan,” katanya, saat ditemui di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2024).
Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan bahwa dengan PPHN jika terwujud nanti, arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tapi, berpedoman dan mengacu kepada PPHN dan terus bersambung sampai ke daerah-daerah.
“Ini yang saya suka dari PPHN, siapapun pemimpinnya akan mengacu kepada PPHN. Sehingga tercipta keselarasan yang sempurna dari pusat ke daerah. Jika masih mengacu kepada visi misi Presiden terpilih, maka lima tahun akan terus berganti arah pembangunan nasional. Menurut saya itu malah akan memboroskan anggaran negara, karena banyak program yang tidak berjalan karena berganti kepemimpinan,” terang politisi PPP ini.
Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Amir Uskara, karena banyak program yang tidak berkesinambungan dan tidak berjalan maksimal, maka akan menggerus bahkan menghabiskan potensi-potensi kekayaan negara dan kekayaan sumber daya alam yang ada, serta akan merugikan masa depan generasi muda Indonesia.
Selanjutnya, Amir Uskara mengungkapkan bahwa PPHN melalui perencanaan pembangunan demokrasi, politik dan ketatanegaraan Indonesia, juga bisa menjadi acuan mau dibawa ke arah mana bangsa dan negara ini ke depan. Hal tersebut menurut Amir Uskara sangat penting untuk negara Indonesia. Contohnya, di PPHN akan dirumuskan tentang kontinuitas sistem Pemilu. Apakah masih dilanjutkan pemilihan langsung atau tidak.
“Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak hal lainnya dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia, yang bisa dirumuskan dalam PPHN,” ujar dia.
Pada intinya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Sulsel I ini menegaskan bahwa PPHN sebagai patron atau acuan dalam perencanaan pembangunan nasional di semua bidang, sangat penting untuk segera diwujudkan. Kalau bisa di periode MPR 2019-2024 sudah selesai. Sebab, PPHN akan menjadi rel yang harus diikuti oleh siapapun pemimpin, baik pemimpin nasional dan daerah.
Ditambahkannya, di PPHN juga mesti dirumuskan target-target dalam menjalankan pembangunan, yang harus dicapai oleh siapapun yang mengelola daerah atau negara ini. Misalnya, akan ditetapkan dalam PPHN target pertumbuhan ekonomi berapa persen. Pemimpin akan melakukan sesuatu agar target itu tercapai.
Target sangat ditekankan Amir Uskara. Sebab, selama ini hanya berkutat seputar asumsi. Kalau cuma asumsi, jika tidak tercapai tidak akan menjadi beban buat pemimpin. Namanya juga asumsi, dugaan atau perkiraan. Kinerja pemimpin akan dikunci oleh target. Jika sampai tidak mencapai target yang ditetapkan, maka kepemimpinannya dianggap tidak sukses atau tidak berhasil.
“Diharapkan dengan adanya target ini, akan muncul gairah dalam kinerja dan kerja-kerja pemimpin dan pemerintahannya. Tentu saja, dalam menyusun target itu akan dipertimbangkan secara matang seluruh aspek yang mempengaruhi dalam pencapaian target,” tandasnya.
