JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -""Perjuangan ini tiada titik berhenti," itulah tekad Presidium GPKR dalam pernyataan resmi mereka yang diterbitkan Jumat (22 Maret 2024), beberapa hari setelah mereka sukses menggelar aksi demo dengan massa puluhan ribu di Jakarta.

Dalam pernyataan mereka, Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dengan tegas mengekspos kekerasan terhadap kedaulatan rakyat dan penghancuran demokrasi yang telah terjadi selama hampir sepuluh tahun di bawah kepemimpinan Rezim Presiden Joko Widodo.

Presidium GPKR terdiri dari Abdullah Hehamahua (Dr, MM.), Didin S Damanhuri (Prof, Dr.), Fachrul Razi (Jenderal TNI Purn), Hafid Abbas (Prof, Dr.), M. Din Syamsuddin (Prof, Dr.), Oegroseno (Komjen Pol Purn), Paulus Januar (Dr, drg, MSi, CMC), Rochmat Wahab (Prof. Dr.), dan Sabriati Aziz (Dr.).

Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, Presidium GPKR menegaskan keberhasilan aksi perdana mereka pada 19 Maret 2024, di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Menurut mereka, ini baru langkah awal dalam membangun kesadaran akan urgensi perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang terkikis.

Aksi perdana GPKR mencatat partisipasi ribuan massa pendukung, yang dengan damai menyuarakan aspirasi mereka kepada para pimpinan fraksi-fraksi DPR-RI yang secara langsung telah mengapresiasi pendapat dan pernyataan sikap para pendemo yang tak kenal lelah beraksi di bawah terik matahari dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadhan.

Presidium GPKR mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang turut serta dalam aksi tersebut, serta memberikan apresiasi tinggi kepada Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PDI Perjuangan yang merespons positif terhadap aspirasi rakyat. Di Pilpres 2024, keempat fraksi merupakan pendukung Paslon 01 Anies Baswedan-Munaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Muhaimin Iskandar.

Usai aksi, bahkan Fraksi PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada para pendemo untuk menghadiri pertemuan langsung dengan mereka di kantor Fraksi. Sebanyak 15 wakil pendemo yang berasal dari berbagai elemen masyarakat tampil untuk menuntut dilaksanakannya Hak Angket oleh DPR, diskualifikasi Paslon 02, dan menolak hasil Pemilu yang berlangsung penuh pelanggaran yang ditandai dengan berbagai macam kecurangan.

Dalam pernyataan resmi tersebut, Presidium GPKR dengan tegas memprotes kezaliman yang dilakukan oleh Rezim Presiden Joko Widodo, termasuk keterlibatannya yang nyata dalam merekayasa Pemilu/Pilpres Curang untuk memenangkan Partai/Paslon tertentu secara inkonstitusional. Tindakan ini mereka anggap sebagai, "Bentuk kejahatan konstitusional yang tidak dapat dibenarkan dan ditoleransi."

Presidium GPKR dengan tegas menyatakan komitmennya untuk, "Terus berjuang memotong akar tunjang dari semua sumber permasalahan bangsa dan negara," yang diidentifikasi sebagai Presiden Joko Widodo sendiri. Mereka mendesak fraksi-fraksi dan DPR-RI untuk menggunakan Hak Angket guna membuka semua masalah yang ada.