JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewaspadai serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional (PDN) berdampak pada terganggunya 44 layanan milik pemerintah. Karena dampak dari serangan siber ini dapat mengakibatkan seluruh atau sebagian data di rusak.

"Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menurut informasi menyediakan aplikasi untuk pembuatan sertifikat online," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).

Terkait dengan hal tersebut, dirinya mengingatkan agar seluruh instansi atau kementerian untuk waspada dan berhati-hati. Pasalnya, dengan serangan ini sebagian website penting institusi termasuk juga di kementerian lumpuh total bahkan tidak bisa diakses.

"Kemudian, seluruh atau sebagian data dicopy atau sebagian data di rubah isinya. Bayangkan sebidang tanah harta kita satu satunya yang kita miliki , lalu datanya hilang atau berpindah ke tangan orang lain. Bisa menimbukan gejolak di negeri ini," ucapnya.

Serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional (PDN) berdampak pada terganggunya 44 layanan milik pemerintah. Sampai kemarin, hanya 5 layanan yang baru berhasil dipulihkan.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong menyebutkan, 5 layanan yang berhasil dipulihkan itu adalah Pertama, layanan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketiga, layanan perizinan event di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Keempat, aplikasi SiHalal milik Kementerian Agama, dan Kelima, Kota Kediri ASN digital.

Selain 5 layanan di atas, Usman juga menargetkan 18 layanan bisa pulih akhir bulan ini. “Kita berharap setiap hari bertambah tenant-tenant, ataupun K/L (Kementerian/Lembaga) yang pulih,” kata Usman dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Rabu (26/6/2024).