JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi I DPR RI kembali menyoroti aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin anarkis. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," kata Ketua Meutya Hafid, Jumat (19/7/2024).
Meutya menilai Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM.
"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," tutur Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen di DPR, Meutya juga mengingatkan bahwa prioritas utama adalah keamanan bagi masyarakat Papua. Oleh karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi gangguan keamanan.
"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Meutya.
Lebih lanjut, Meutya menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
“Dan kami Komisi I DPR mengapreasiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan,” ungkapnya.
“Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” imbuh Meutya.
Seperti diketahui situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Buntut protes itu, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. Mereka juga meminta ganti rugi total Rp 3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.
Personel TNI sendiri menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati 3 anggota OPM tersebut. Barang bukti itu diduga milik kelompom OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.
Sebelum itu, kelompok OPM juga melakukan pembakaran sekolah dan mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar. Meutya dengan tegas mengatakan tindakan tersebut dapat merebut hak anak Papua belajar.
"Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak," tegasnya.
Meutya meminta Pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah. Apalagi kelompok OPM itu membakar gedung sekolah dengan tujuan untuk mengganggu proses belajar anak-anak di Papua.
“Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan,” pungkas Meutya.
