JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkap pertemuan DPR dengan negara-negara rumpun Melanesia dapat meluruskan informasi-informasi yang salah soal Papua. Negara-negara tersebut tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi antar-Pemerintah negara dengan rumpun Melanesia.

“Kita menyampaikan informasi-informasi yang akurat perkembangan di Papua atau isu Papua yang saya kira kalau informasi dari mereka kan banyak yang salah atau disinformasi,” kata Fadli Zon, Jumat (26/7/2024).

Pertemuan dengan perwakilan MSG digelar dalam sebuah dialog di sela-sela perhelatan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta, Kamis (25/7) kemarin. Forum tersebut merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018 lalu.

Pada pertemuan itu, delegasi DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Sementara untuk pihak MSG yang datang adalah Ketua Parlemen Republik Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon, John Patteson Oti, Anggota parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG yang merupakan tokoh dari PNG, Leonard Louma.

Pada pertemuan yang dibalut dalam sesi dialog parlementer tersebut, Puan merinci soal pembangunan besar Papua yang sudah dilakukan Indonesia. Negara-negara Pasifik ini berbatasan langsung dengan Papua dan mereka kerap menyoroti isu Papua di forum internasional, seperti PBB.

Fadli mengatakan, penjelasan dari DPR mengenai pembangunan dan kondisi Papua yang sesungguhnya dapat meluruskan kesalahan informasi.

“Kan kita yang mewakili rakyat jadi kita menyampaikan tadi perkembangan. Banyak sekali disinformasi, missed informasi, mungkin propaganda yang tidak benar terhadap apa yang terjadi di Papua,” jelasnya.

“Justru sebaliknya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari pihak-pihak yang menginginkan separatisme maka kita perlu jelaskan kepada mereka,” imbuh Fadli.

Saat berdialog dengan MSG, Puan mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. Puan menyebut peningkatan pembangunan di Papua meliputi beribu-ribu jalan raya hingga banyak infrastruktur sarana lainnya seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.

Kepada MSG, DPR menegaskan pembangunan di Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Disampaikan pula bahwa DPR pun berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Salah satunya adalah dengan mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

“Kita jelaskan juga dukungan DPR termasuk pada perluasan atau pemekaran provinsi dari 2 menjadi 6 provinsi di Papua. Disampaikan pula tentang pembangunan-pembangunan yang ada di sana, perluasan jalan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain oleh Ibu ketua,” papar Fadli.

Menurut legislator yang juga bertugas di Komisi I DPR bidang pertahanan itu, anggota MSG mengaku kerap mendapat informasi-informasi yang keliru dari pihak-pihak tertentu. Fadli mengatakan, anggota MSG berterima kasih atas penjelasan dari DPR soal Papua.

“Mereka apresiasi karena mendapatkan informasi yang datang dari kita selaku parlemen yang mewakili rakyat dan mereka juga kebetulan sistemnya parlementer,” ucapnya.

Untuk diketahui, MSG merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Vanuatu merupakan salah satu anggota MSG yang kerap menuding adanya pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua, namun menutup mata soal gerakan separatisme di sana. Pada sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya menyebut tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.

Di tahun 2019, Vanuatu menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa, di mana Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan. Vanuatu pun sering lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.

Saat KTT MSG yang digelar di Vanuatu, delegasi Indonesia yang turut hadir memutuskan walk out atau keluar dari forum saat pemimpin separatis Papua Barat dan Ketua ULMWP, Benny Wenda, diizinkan untuk menyampaikan pidato.

Bukan hanya Vanuatu, Kepulauan Solomon sebagai anggota MSG juga pernah ikut terlibat pada isu Papua. Bulan Agustus 2023 lalu, negara tersebut meminta Indonesia mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.

Desakan itu tertuang dalam dokumen 22nd MSG Leader" Summit Adopts Communique yang dirilis di situs pemerintah Kepulauan Solomon. Indonesia sendiri tergabung sebagai Associate Member MSG mengingat ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan 6 provinsi di Papua

Oleh karena itu, Fadli mengatakan pertemuan antara DPR dan MSG kemarin cukup berpengaruh. Pendekatan melalui diplomasi parlemen ini diharapkan membuka pandangan baru negara-negara MSG soal Papua, apalagi DPR juga mengundang Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro pada pertemuan tersebut untuk memberikan laporan terkait Papua.

“Mereka sangat apresiasi keterangan-keterangan kita dan mereka juga menyampaikan pandangan-pandangannya tapi pada umumnya positif. Terlebih kita undang Komnas HAM sebagai lembaga yang independen melaporkan situasi dan kondisi di Papua,” urai Fadli.

Bahkan MSG meminta agar ada suatu forum khusus antara parlemen negara-negara MSG dengan DPR. Lebih dari itu, Fadli menyebut negara-negara MSG pun ingin ada kerja sama dengan parlemen Indonesia.

“Mereka melihat perlu ada satu forum yang lebih rutin antara Indonesia dan parlemen negara-negara MSG, kita setujui. Bahkan tadi ada permintaan kalau bisa ada MoU antara DPR dengan parlemen MSG,” ujar Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V itu.

“Kita bilang akan kita diskusikan dan tindaklanjuti. Saya kira itu adalah hal yang sangat positif dalam pertemuan itu dan kita berharap akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan,” tutup Fadli.