JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Lagi-lagi publik dikagetkan tentang kebocoran data milik pemerintah. Kali ini, data 4.7 juta ASN di BKN diduga bocor.

Merespons hal itu, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan bahwa hal tersebut kerap kali terjadi lantaran adanya kekosongan hukum.

"Kebocoran data sudah sering terjadi, tapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada," ucap Politikus PKS itu kepada wartawan, Senin (12/08/2024).

Karena itu, Sukamta menyarankan, Presiden harus segera keluarkan Peraturan Presiden yang mengatur lembaga otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana amanat UU RI No. 27 tahun 2022 ttg PDP.

"Selain karena semakin banyaknya kasus kebocoran data, juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut," tandasnya.

Menurutnya, kasus bocornya data ASN ini perlu segera ditindaklanjuti dengan audit digital forensik.

"Untuk mengetahui dari mana sumber kebocoran ini, bagaimana dampaknya dan siapa yang harus bertanggung jawab," tegasnya.

Legislator PKS ini juga menjelaskan bahwa dunia siber memerlukan orang-orang yang kompeten, sehingga lembaga PDP, dan juga dalam hal ini BSSN, harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam pelindungan data pribadi dan keamanan-ketahahan siber.

"Karena teknologi terus berkembang dalam hitungan detik. Para penjahat siber terus mengupdate teknologi kejahatannya," ujarnya.

Pihaknya juga sejak dulu hingga sekarang terus mendorong diperlukannya regulasi tentang keamanan dan ketahanan siber (KKS). "Saya kira kita sudah sangat butuh dengan RUU KKS. UU PDP kita sudah punya, tinggal RUU KKS yang perlu kita bahas," katanya.