JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, proses pelelangan jasa di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kurang terbilang janggal. Sebab, DPD kurang transparan terkait proses lelang jasa outsourcing.

Pada tahun 2003, Sekjen DPD mengadakan lelang jasa cleaning service DPD dengan anggaran sebesar Rp1.499.982.000. Lelang ini dimenangkan oleh PT. Alfira Putra Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp.1.199.990.000

Kemudian, pada tahun 2014 pengadaan jasa cleaning service DPD sebesar Rp1.304.358.000, dan pemenang lelang ini adalah PT. Indonusa Jasa Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.1.206.932.000

Selanjutnya, pada tahun 2015 pengadaan jasa cleaning service DPD sebesar Rp.1439.720.700, dan pemenang lelang ini adalah PT.Indonusa Jasa Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.1.437.235.800.

"Dari gambaran lelang di atas, CBA (Centre For Budget Analysis) punya kecurigaan antara lain, pertama, ditemukan pemenang lelang oleh satu perusahaan untuk dua tahun anggaran berturut turut, yaitu tahun 2014 dan 2015, dimana pemenang adalah PT.Indonusa Jasa Pratama untuk jasa Cleaning service DPD," kata Uchok melalui pesan BlackBerry, Senin (29/6/2015).

Kedua, lanjut Uchok, pada tahun 2013, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp65.066.924. Menurutnya, potensi kerugian negara ini disebabkan antara lain oleh kelebihan pembayaran upah/gaji, tunjangan makan, dan tunjangan hari raya sebesar Rp18.274.820.

"Kedua, terdapat kelebihan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebesar Rp46.972.104 karena pihak PT Alfira Putra Mandiri tidak mengikutisertakan personilnya sebagai peserta Jamsostek," tandas Uchok.

"Untuk itu, sudah saatnya aparat hukum untuk masuk untuk melakukan penyidikan atas proses lelang yang dimulai dari tahun 2013 - 2015." (iy)